PINUSI.COM - Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza meminta calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk melapor dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang ia tuduhkan.
Yusril yang juga pakar hukum tata negara itu mengatakan, apabila Ganjar dan kubunya merasa Pemilu kali ini dicurangi pihak tertentu, maka sebaiknya mereka segera mengumpulkan bukti serta membawanya ke Mahkama Konstitusi (MK), sebab berkoar-koar di hadapan media dan mengklaim diri dicurangi tanpa menunjukan bukti adalah hal yang sama sekali tidak bisa menyelesaikan persoalan.
"Ya silahkan diajukan ke MK dan dibawa bukti-bukti ke sana," kata Yusril ketika ditemui di Universitas Indonesia (UI) Depok Kamis (22/2/2024).
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan, tudingan pemilu curang dari pihak-pihak yang kalah bukan sebuah hal baru, masalah semacam ini pasti muncul di setiap gelaran Pemilu, pihaknya menghormati hal itu, namun dia kembali menegaskan agar tudingan tersebut sebaiknya diperkuat dengan bukti sehingga klaim tak terkesan omong kosong belaka.
"Kalau sekiranya ada pihak-pihak mungkin juga para calon yang berpendapat seperti itu (kecurangan Pemilu) kami hormati," ucapnya.
Gertak Sambal
Terpisah. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai usulan hak angket untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan Pemilu 2024 hanya gertak sambal saja.
Cendekiawan Muslim itu mengatakan usulan interpelasi yang digulirkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu jelas tidak bisa direalisasikan. Alasannya waktunya terlalu mepet.
Jimly mengatakan, serah terima jabatan dari pemerintahan sekarang ke presiden dan wakil presiden terpilih hanya tinggal 8 bulan saja, sementara itu penggunaan hak angket memakan waktu panjang, lebih dari 8 bulan, jadi menurut Jimly usulan Ganjar mustahil dilaksanakan
"Hak angket itu kan penyelidikan, ya waktu kita 8 bulan ini sudah nggak sempat lagi ini cuma gertak-gertak politik saja," kata Jimly.
Usulan penggunaan hak angket itu diinisiasi Ganjar di tengah penghitungan suara, dimana dalam hitung cepat berbagai lembaga, pasangan Prabowo-Gibran unggul jauh.
Bahkan pasangan ini disebut-sebut dapat menutup Pilpres kali ini dengan kemenangan satu putaran.
Di sisi lain Ganjar bersama cawapresnya Mahfud MD terkunci di urutan paling buncit dengan perolehan suara paling sedikit.
Ganjar-Mahfud bahkan tak berdaya mengejar ketertinggalan perolehan suara dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang berada di posisi ke dua. Ganjar lantas menuding ada kecurangan pemilu, namun dirinya sama sekali tak menunjukkan bukti.
Terkait tudingan itu, Jimly mengatakan proses pemilu yang berjalan di luar peraturan tak semuanya dikategorikan sebagai kecurangan, apalagi sampai menuding pemerintah ikut campur mengatur kecurangan itu.
Hal-hal teknis yang terjadi di lapangan, lanjut Jimly tak hanya merugiakan atau menguntungkan satu pasangan calon saja, namun berimbas pada semua kontestan Pilpres 2024.
"Ada kasus di sana itu menguntungkan paslon 01, ada kasus di sana itu menguntungkan paslon 02, tapi di sebelah sana ada lagi 03. Jadi itu tidak bisa dituduh terstruktur langsung dari atas ada perintah nggak," tukasnya.(*)
