PINUSI.COM, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Luthfi Ali Yahya mengaku pihaknya tak pernah diajak musyawarah dari pemerintah mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk ormas keagamaan.

"Kami belum pernah diajak musyawarah. Jadi masalah hal ini saya tidak bisa katakan ya atau tidak," ujarnya di Istana Kepresidenan, Rabu (12/6/2024).

Meski begitu, pria yang akrab disapa Habib Luthfi tersebut mengaku mengikuti kehendak pemerintah bila hal tersebut dianggap baik.

"Tapi seandainya dianggap oleh pemerintah tidak (baik), ya kita mengikuti, sama lah," terangnya.

Mengenai IUPK ormas keagamaan, Luthfi menilai sampai saat ini Wantimpres belum memberikan masukan kepada presiden Joko Widodo.

"Saya belum bisa menimbang. Saya tidak semudah itu untuk bisa memutuskan," ujarnya.

Ihwal adanya penolakan dari sejumlah ormas keagamaan tertentu, Luthfi Ali Yahya menilai hal tersebut merupakan hak dari para ormas.

"Ya terserah, mereka punya hak kok, harus kita hargai. Demokrasi kok," nilainya.

menerangkan mengikuti keputusan pemerintah mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan.