search:
|
PinNews

Tolak Penangkapan Ikan Terukur, Anies Baswedan Janjikan Kebijakan yang Berpihak kepada Nelayan

arie prasetyo/ Kamis, 28 Des 2023 21:30 WIB
Tolak Penangkapan Ikan Terukur, Anies Baswedan Janjikan Kebijakan yang Berpihak kepada Nelayan

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menemui nelayan di Bayuwangi, Jawa Timur. Foto: PINUSI.COM/Arie Prasetyo


PINUSI.COM - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri event Desak Anies di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).

“Ini Desak Anies yang pertama kali dikerjakan di ruang terbuka di tepi pantai, bersama masyarakat nelayan di Banyuwangi,” ujar Anies.

Anies pun mendengarkan berbagai aspirasi nelayan dan warga di Banyuwangi yang disampaikan kepadanya.

“Ketika sampai di sini saya baca keluhannya, nelayan kecil merana."

"Harga jual rendah. Solar murah. Anak nelayan terlantar,” paparnya.

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu mengungkapkan prinsip dalam menyusun kebijakan yang mengedepankan keadilan.

“Ada kesempatan bagi semua pelaku. Di sektor perikanan ada yang besar ada yang kecil. Prinsipnya membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi.”

“Nah, apakah kebijakan sekarang membesarkan yang kecil? Tidak."

"Kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) kami tidak setuju."

"Kami membuat regulasi yang membuat nelayan tradisional bisa melaut dengan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk hidup sejahtera,” paparnya.

Anies menyatakan, dalam menyusun kebijakan, pihaknya akan melibatkan nelayan.

“Di mana-mana setiap kali saya ke kampung nelayan selalu keluhannya solar."

"Padahal, 40-50 persen komponen biaya nelayan itu untuk solar."

"Kita sudah tahu nelayan membutuhkan solar. InsyaAllah kita buat aturan yang memudahkan."

"Kita buat agar ada SPBN yang dekat dengan kampung nelayan."

"Prinsipnya akses BBM di laut, semudah BBM di daratan,” tutur Anies.

Dia pun mengungkapkan, izin bagi nelayan kecil selama ini terlalu berbelit, berbeda dengan omnibus law untuk usaha besar.

“Izin untuk nelayan melaut ternyata ada banyak."

"Hitungannya kami ada 32 perizinan dan melibatkan 8 instansi pemerintah."

"Mengapa usaha besar dibuat izinnya mudah? Kenapa yang kecil selalu dipersulit?"

"Kami ingin izin dibuat sederhana seperti yang telah kami buat di Jakarta,” janjinya. (*)



Editor: Yaspen Martinus
Penulis: arie prasetyo

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook