PINUSI.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan melantik Pung Nugroho Saksono menjadi Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Sebagai Dirjen PSDKP yang baru, Pung Nugroho punya kiat tersendiri saat mengemban tugas di lapangan, ketika dirinya diberi arahan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, negara tidak boleh kalah melawan praktik-praktik illegal yang terjadi di perairan laut Indonesia.

"Sesuai dengan pesan dari Pak Menteri, tugas kita adalah menangkap para pelaku yang melakukan perbuatan illegal di atas perairan, mulai dari penyelundupan benih bening lobster (BBL), ikan, teripang, tambang pasir laut illegal, dan lain-lain."

"Tujuan kami menangkap adalah agar mereka bisa tertib."

"Sehingga, semakin menurun jumlah kapal yang kami tangkap, berarti semakin tertib para pelaku usaha dalam negeri yang bergerak di komoditas perikanan," kata Pung Nugroho.

Ipunk, panggilan akrab Pung Nugroho, mengungkapkan maraknya aksi penyelundupan BBL ataupun kegiatan illegal lainnya, memiliki dampak sangat besar.

Tidak hanya terjadi di sektor pendapatan negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah, melainkan juga terhadap ekosistem yang ada di dalam laut seperti terumbu karang, ikan, dan lain-lain. 

Berbagai macam strategi penangkapan ia lakukan untuk membekuk para pelaku yang memiliki berbagai macam modus operandi.

"Yang namanya penyelundup BBL itu banyak akalnya, dan seperti yang sudah diperintahkan oleh Pak Menteri, penangkapannya harus sampai ke akar-akarnya."

"Jadi kami punya strategi khusus agar tidak terhenti di kurirnya saja, melainkan bisa membongkar sampai ke aktor-aktor di belakangnya."

"Lalu perlu saya sampaikan juga di sini, kerugian ekonomi itu lebih kecil daripada ekologi yang ada di laut."

"Karena sekarang kapal ikan asing (KIA) yang kami tangkap rata-rata menggunakan trawl, di mana sekali ngambil ikan bisa mencapai 100 ton, dan itu bisa merusak ekosistem yang ada, seperti terumbu karang jadi rusak."

"Kalau sudah rusak, maka ikannya sudah tidak ada lagi di laut kita, seperti yang terjadi di Vietnam, makanya nelayannya mereka mencuri ikannya di tempat kita," ungkap Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

"Untuk dapat menangkap pelaku penyelundupan, baik yang di laut maupun di darat, maka kami kolaborasi dengan instansi lainnya, TNI AL, Polri, Bakamla, Direktorat Jenderal Bea Cukai, petugas bandara, hingga nelayan di setiap provinsi yang ada di tanah air."

"Kita tidak bisa melakukannya sendiri untuk dapat menangkap mereka," tuturnya.

Pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PSDKP pada Februari lalu, Ipunk pun menegaskan ia beserta anak buahnya, akan selalu 'ngegas' dalam memberantas berbagai macam aksi ilegal di laut.

Sebab, saat ini jajaran yang ia pimpin sudah menangkap banyak sekali kapal illegal, hingga telah melakukan pemetaan terhadap kasus penyelundupan BBL yang menjadi pusat keprihatinan pemerintah saat ini.

"Kalau kemarin baru gas dikit, sekarang kita akan lebih nge-gas lagi."

"Ibarat seperti kapal yang tadinya kecepatannya hanya 8 knot, sekarang ditambah jadi 15 knot."

"Ini membuktikan kehadiran kita lapangan sungguh-sungguh, terlebih anggaran dari rakyat harus dipertanggungjawabkan."

"Kita harus menunjukkan inilah kinerja kami untuk memastikan illegal fishing di perairan Indonesia ini bisa kita tumpas habis, kita libas semuanya."

"Bulan Januari-Juni 2024, kami sudah menangkap 80 kapal yang melakukan illegal fishing baik lokal maupun asing."

"69 kapal lokal dan 11 kapal asing dari Vietnam, Filipina dan Rusia."

"Kami mengintensifkan pengawasan dengan menggunakan teknologi termasuk starlink di dalam kapal," beber Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Drama Panca Putra. (*)