APBD DKI Jakarta dikuliti, mulai dari Formula E hingga pengadaan lahan makam Covid-19

PINUSI.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sedang kebanjiran kritik, mulai dari cara penanganan pandemi Covid-19 hingga persoalan transparansi dan pengalokasian Anggaran APBD DKI Jakarta, yang sejumlah kalangan nilai janggal dan terkesan agak tertutup.

Kritikan-kritikan mengalir dari berbagai kalangan, utamanya dari para legislator Ibu Kota. Anies kerap salah alamat dalam menetapkan dan memilih pos anggaran untuk pengalokasian anggaran APBD DKI Jakarta. Seperti yang Gilbert Simanjuntak sampaikan.

Melalui keterangan tertulis yang redaksi terima pada Senin (25/1/2021) lalu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan itu, menilai Anies boros dan kurang tepat dalam mengalokasikan anggaran APBD Jakarta. Dia pun menyinggung, soal pembiayaan gelaran Formula E yang tak kunjung terlihat gelaran balapannya.

Menurut hitungannya, sejak awal pencanangan hingga sekarang, sudah menghabiskan uang sebesar Rp 1,1 triliun. Padahal, anggaran sebesar itu, menurut dia lebih berguna jika alokasinya peruntukkan penanganan pandemi atau bencana lainnya. “Seharusnya sejak awal itu alokasikan untuk penanganan banjir, atau bisa juga untuk mempercepat penanganan Covid-19," tulis dia.

Gilber pun merincikan, pada APBD 2019, Pemprov DKI telah membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2020. Sisanya, sebesar Rp200 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2021 melalui APBD 2020.

Di luar itu, sambung dia, masih ada lagi dana yang harus keluar, baik secara langsung atau tidak langsung. Salah satunya, ongkos perubahan lapangan Monas peruntukkan gelaran Formula E sebesar Rp143 miliar. “Belum lagi biaya ksakan akibat penebangan pohon yang ditanam Kepala Negara yang datang ke Indonesia,” tuturnya.

Dia menambahkan, belum lagi biaya untuk rencana Penyertaan Modal Daerah (PMD) 2020 sebesar Rp 305 miliar kepada Jakarta Propertindo (Jakpro), pelaksana gelaran Formula E, yang dia nilai belum jelas realisasinya. Selain itu, dia juga mengatakan, terdapat juga biaya negosiasi awal saat Anies berkunjung ke New York pada tahun 2019 lalu, kemudian ada tambahan biaya lagi sebanyak Rp 423 miliar untuk garansi bank.Kritikan juga dilontarkan oleh rekan se-fraksinya, Hardiyanto Kenneth. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini meminta Anies jangan menunda tapi membatalkan gelaran Formula E di Jakarta. Dia usul, Anies segera tarik dan ambil kembali commitment fee sebesar Rp 560 miliar untuk Formula E, lalu alokasikan untuk pemulihan ekonomi warga DKI Jakarta yang terdampak pandemi.

Dia mengklaim, penyelenggaraan Formula E tidak akan menyedot perhatian turis mancanegara, pasalnya banyak negara saat ini perekonomiannya juga tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19. “Jadi jangan berkhayal jika acara tersebut akan menyedot semua turis asing untuk menonton, dan mendapatkan profit yang besar,” pungkas dia dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (24/1/2021).

BPK & KPK Segera Bertindak

Ferdinand Hutahean lebih keras mengkritik. Bekas kader Partai Demokrat ini mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan terhadap indikasi dugaan penyimpangan alokasi anggaran APBD Jakarta. Menurutnya, kedua lembaga tersebut sudah sepatutnya turun tangan sekarang, guna memastikan apakah ada kerugian negara dari cara Anies mengalokasikan anggaran APBD.  

“Makanya kita menunggu BPK lakukan audit dan mengeluarkan rekomendasi terkait dana Formula E ini, apakah ini merugikan keuangan negara atau tidak. Kita juga berharap KPK segera turun menyelidiki dana yang sudah keluar ini, bukan hanya fee yang 560 M itu tapi biaya-biaya lain yang keluar dari APBD. KPK segeralah memeriksa,” desak dia, mengutip dari tagar.id, Jumat (22/1/2021) lalu.

Sekadar informasi, Formula E harusnya berlangsung pada 6 Juni 2020, tapi hingga kini sudah dua kali tertunda. Rencananya, gelaran ini bakal terlaksana dalam lima tahun berturut-turut dari 2020 sampai 2024.

Lintasan balapannya akan melintasi area di dalam kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Jalan Medan Merdeka Selatan, sepanjang 2,6 kilometer. Nantinya, batu alam di dalam Monas akan terlapisi aspal sebagai lintasan balap, sebagaimana standar lintasan balap Federation Internationale de Automobile (FIA) atau Federasi Otomotif Internasional.

Dimana Lokasi Makam Covid-19?

Selain persoalan Formula E, perihal anggaran untuk pembelian lahan makam Covid-19 pun juga jadi sorotan. Justin Untayana, anggota Komisi D DKI Jakarta, dari Fraksi PSI, adalah yang pertama kali menyuarakan isu ini.

Dia meminta agar Anies segera membuka lahan makam yang telah Pemprov beli dengan anggaran sebesar Rp 185 miliar. Justin menilai, Pemprov DKI tidak transparan mengenai lokasi lahan makam tersebut.

"Kalau tanah untuk makam tersebut sudah terbayar, maka seharusnya segera gunakan untuk masyarakat. Tapi realitanya malah terjadi krisis pemakaman Covid-19. Hingga saat ini pun kita tidak tahu lokasi lahan tersebut. Ini kan belinya pakai uang rakyat, tapi mengapa lokasi lahan seolah-olah dirahasiakan?" tanya Justin.

Sementara itu, Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB), terus terang merasa heran terhadap sikap Anies. Dia juga meminta ketegasan dan pengetatan pengawasan dari seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, jangan hanya segelintir fraksi.

Sejurus itu, dia juga mengkritik keterangan Wagub Ariza, yang menyebutkan bahwa krisis lahan tidak hanya terjadi di Jakarta. Menurut dia, ucapan itu adalah bentuk pengalihan isu semata. “Apa relevansinya? Sesat logika,” ketus Andre. (*)