Jokowi ganti menteri hampir setiap tahun. Jika mengacu nilai rata-rata perbandingan masa jabatan dan riwayat reshuffle.

PINUSI.COM – Ganti menteri atau reshuffle kabinet, belakangan ini sedang santer terdengar dan mulai jadi buah bibir. Jika benar terjadi, maka sudah 6 (enam) kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet.

Wacana soal rencana Jokowi ganti menteri jilid 2 di periode kedua, makin jadi bahan pembicaraan usai disampaikan oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin pada Selasa (13/4/2021) lalu.

Saat itu, dia menyebut reshuffle kabinet akan dilakukan pekan ini. Menurutnya, Jokowi akan melantik menteri baru di posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek).

Ali juga menyampaikan akan ada menteri baru untuk jabatan Menteri Investasi, yang merangkap jabatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebagaimana diketahui, Jokowi mengusulkan peleburan Kemendikbud-Ristek dan pembentukan Kementerian Investasi.

Hal ini termuat dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-14/Pres/03/2021 dan sudah disetujui DPR RI melalui Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis 8 April 2021 lalu, dihadiri pimpinan DPR RI dan pimpinan sembilan fraksi.

Tak lama sebelumnya juga, desakan yang mengarah kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk segera diganti sempat santer disuarakan sejumlah pihak. Karena terlibat dalam kisruh kepengurusan Partai Demokrat.

Gayung bersambut. Pada Kamis (15/4/2021) lalu—melansir suara.com—politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim buka suara soal rencana Jokowi ganti menteri. Dia menyebut menteri berinisial M yang akan diganti. Dia membeberkan, menteri berinisial M tersebut kini sibuk cari dukungan dan rajin berkampanye di media sosial.

"Sejak isu reshuffle berhembus, ada menteri yang sibuk kampanye di media dan cari dukungan seolah penuh prestasi. Presiden Jokowi akan me-reshuffle anggota kabinet yang dengan inisial huruf M," bebernya.

Di dalam lingkaran Presiden Jokowi, ada sejumlah pejabat menteri atau setingkat, yang namanya berawalan M. Di antaranya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Perdagangan M. Lutfi. Dan yang terakhir Kepala KSP, Moeldoko.

Ada juga dugaan yang menyebut upaya Jokowi ganti menteri kali ini sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan bukan sebuah evaluasi kinerja menteri. Sebagaimana disampaikan oleh Analis politik dari Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam.  "Kalau reshuffle bersifat akomodasi politik tentu akan meminggirkan profesional murni dan diganti para kader partai,” ucap dia.

Dugaan ini pun senada dengan pandangan yang diutarakan pengamat politik Ujang Komarudin. Dia meyakini, reshuffle kali ini tidak akan menggeser kursi menteri dari kalangan partai politik.

Ujang berpendapat, ada pun yang berpeluang diganti adalah Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro yang sudah pamit, lalu ada nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

"Saya melihat pak Bambang akan digeser ke Kepala Otoritas Ibu Kota Negara. Sedangkan Nadiem, banyak masyarakat yang mengkritik kebijakan kontroversial. Dia hebat di GoJek tapi tidak di Mendikbud," tutur Ujang, Kamis (15/4/2021).

Dia juga menuturkan, kader Partai Amanat Nasional (PAN) lebih berpeluang masuk kabinet ketimbang kader partai oposisi seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. "Jika ada reshuffle peluang kader menjadi menteri ada, yang memiliki peluang besar masuk adalah PAN," ucap Ujang.

BACA JUGA:
PRADESAIN ISTANA NEGARA, KEBANGGAAN YANG DICIBIR

Ucapan itu, senada dengan rumor yang sedang merebak. Isunya, salah satu dari dua kader Partai Amanat Nasional (PAN) bakal jadi Menteri Perhubungan, mereka adalah politisi senior PAN Asman Abnur dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

PAN merespon positif soal rumor tersebut. Eddy Soeparno menegaskan, posisi PAN sejak awal mendukung semua kebijakan pemerintah. Soal pembentukan Kementerian Investasi, disambutnya positif. Menurutnya memang hal itu diperlukan dalam kondisi kritis seperti sekarang ini.

"Kita selalu bersuara jernih, akan memberikan masukan sifatnya korektif, masukan konstruktif, dan apa yang disampaikan PAN tentu untuk kepentingan bersama yang positif. Saya kira (Kementerian Investasi) suatu tuntutan dari kebutuhan yang sekarang ada,” ujar Eddy, Kamis (15/4/2021).

Jika dihitung-hitung, total lamanya masa jabatan Jokowi--kurang lebih--sudah 6,5 tahun, terhitung sejak pelantikannya di masa jabatan periode pertama. Dari tanggal 20 Oktober 2014 silam, hingga hari ini, Jumat (16/4/2021).

Membandingkan hal tersebut, dan apa bila pekan ini Jokowi jadi merombak lagi susunan menterinya, bisa disimpulkan dan juga dipastikan bahwa nyaris setiap tahun Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Dalam periode pertama pemerintahannya, Jokowi pernah berulang kali mengganti komposisi menteri. Alasan perombakan pun beragam, mulai dari langkah perbaikan manajerial pemerintahan, memperkuat sinergi dan koordinasi lintas kementerian, hingga karena ada menteri yang terjerat korupsi. Berikut riwayat reshuffle kabinet sejak tahun 2014:

Reshuffle Pertama

Belum genap satu tahun menjabat sebagai Kepala Negara, pada 12 Agustus 2015, Jokowi mengganti sejumlah menteri. Ada tujuh posisi yang saat itu dirombak Jokowi, ini rinciannya:
- Darmin Nasution diangkat sebagai Menko Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
- Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago.
- Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
- Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Polhukam, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
- Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
- Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto.
- Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut.

Reshuffle Kedua

Pada 27 Juli 2016, Jokowi kembali melakukan perombakan kabinet. Ada pergantian 14 posisi menteri dan satu badan. Berikut rinciannya:
- Budi Karya Sumadi diangkat sebagai Menteri Perhubungan, menggantikan Ignasius Jonan.
- Bambang Brodjonegoro diangkat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, menggantikan Sofyan Djalil.
- Sri Mulyani Indrawati diangkat sebagai Menteri Keuangan, menggatikan Bambang Brodjonegoro.
- Sofyan Djalil diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, menggantikan Ferry Mursidan Baldan.
- Archandra Tahar diangkat menjadi Menteri ESDM, menggantikan Sudirman Said. Dwi kewarganegaraan membuat posisinya digantikan Ignasius Jonan, sebulan kemudian. Archanda turun jadi Wakil Menteri.

- Airlangga Hartarto diangkat menjadi Menteri Perindustrian, menggantikan Saleh Husin.
- Muhadjir Effendy diangkat jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan Anies Baswedan.
- Eko Putro Sanjojo diangkat menjadi Menteri Desa dan PDTT, menggantikan Marwan Jafar.
- Asman Abnur diangkat menjadi Menteri PAN-RB, menggantikan Yuddy Chrisnadi.
- Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli.
- Wiranto diangkat menjadi Menko Polhukam, menggantikan Luhut.
- Enggartiasto Lukita diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Thomas Lembong.
- Thomas Lembong diangkat sebagai Kepala BKPM, menggantikan Franky Sibarani.
- Franky Sibarani menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian.

Reshuffle Ketiga

Pada 17 Januari 2018, Jokowi kembali melakukan reshuflle kabinet. Pergantian dilakukan karena Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial. Khofifah mundur karena mengikuti Pilkada Jawa Timur 2018.

Posisi Menteri Sosial selanjutnya diberikan Jokowi kepada Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham. Selain itu, posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan digantikan Moeldoko. Teten ditugaskan sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.

BACA JUGA:
BERBURU HARTA CENDANA, 2 YAYASAN DIGASAK DI ERA JOKOWI

Reshuffle Keempat

Tak berselang lama, Jokowi melakukan reshuffle jilid empat di satu pos kementerian, tepatnya pada 15 Agustus 2018. Menteri PAN-RB, Asman Abnur, digantikan oleh Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.

Penggantian tersebut didasarkan atas partai asal Asman, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang memutuskan berada di luar pemerintahan. Selain itu, PAN juga diketahui memilih dukungannya kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lawan Jokowi di Pilpres 2019.

Kemudian, pada 24 Agustus 2018, Jokowi kembali melantik menteri baru, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus Gumiwang mengantikan posisi Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Idrus mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi PLTU Riau.

Reshuffle Kelima

Lalu pada Selasa, 22 Desember 2020, atau kurang lebih 4 bulan lalu, Jokowi mengumumkan pergantian enam menteri, yang keenamnya dilantik pada ke-esokan harinya. Mereka adalah:
- Tri Rismaharini diangkat sebagai Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka kasus korupsi.
- Sandiaga Salahuddin Uno diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wishnutama Kusubandio.
- Budi Gunadi Sadikin diangkat sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto.
- Yaqut Cholil Quomas atau lebih dikenal sebagai Gus Yaqut diangkat sebagai Menteri Agama, menggantikan posisi Fachrul Razi.
- Wahyu Sakti Trenggono diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi.
- Muhammad Lutfi diangkat sebagai Menteri Perdagangan, meggantikan Agus Suparmanto.