PINUSI.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengemban dua tugas baru pada awal tahun 2024. Tugas terbaru yang ditunggu Luhut adalah terkait pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Sekretaris Jenderal Komisi Energi Nasional (DEN) Joko Sisvanto mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan rancangan struktur kelompok percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang dikenal dengan Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklir (NEPIO). Dalam struktur tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvels) akan berperan sebagai ketua tim.

Seperti kita ketahui bersama, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat Menteri Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan saat ini.

Lebih lanjut Djoko menjelaskan, agar energi nuklir bisa dikomersialkan, rekomendasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) harus dipenuhi. Indonesia, ada 19 persyaratan yang harus dipenuhi.

"16 (persyaratan) kita sudah, 3 lagi salah satunya NEPIO, kemudian dukungan stakeholders, satu lagi kebijakan pemerintah," kata Djoko di kantornya, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Ia mengatakan, partainya telah mengirimkan surat kepada Ketua DEN, Presiden Joko Widodo, dan Wakil Ketua DEN, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, meminta arahan mengenai pembentukan NEPIO dan isu nuklir. mengembangkan.

"Ini susunan organisasi yang sudah kita paparkan sidang anggota DEN, dan selanjutnya dalam sidang paripurna yang dipimpin Bapak Presiden akan kita paparkan juga sekaligus meminta arahan," jelasnya.

Dalam susunan kepengurusan NEPIO, Menteri Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan akan bertindak sebagai ketua tim, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan bertindak sebagai ketua harian.

"Di situ ketuanya Menko Marinves, ketua harian Menteri ESDM," katanya.

Sebelumnya, Luhut juga mengaku mendapat tugas baru dari Presiden Joko. Amanat tersebut terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional.

Luhut menjelaskan, Perpres tersebut dikeluarkan untuk menyatukan sistem pemerintahan elektronik. Alasannya antara lain untuk mendukung keakuratan data pemerintah.

"Presiden keluarkan Perpres 82 ya untuk menyatukan pemerintahan itu dengan berbasis elektronik, supaya kita punya data yang akurat gitu. Sebenarnya jumlah pegawai kita berapa sih, mungkin itu juga belum tahu persisnya. Bantuan sosial berapa yang orang harus dapat, kemiskinan dan sebagainya," ungkap Luhut dalam keterangan video pada akun Instagram resminya, Jumat (12/1/2024).

Dengan adanya sistem ini, Luhut pun yakin bisa meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah juga dapat memeriksa data perpajakan secara langsung dan efisien.

"Kita bisa langsung bisa mendeteksi atau blocking sistem di mana kalau dia belum memenuhi persyaratan yang dia ndak bisa keluar ekspor barangnya dia. Atau dia dipaksa untuk membayar utang, kalau dia ada utang yang terjadi," ujar Luhut.

Menurut dia, saat ini hampir seluruh kementerian dan komisi sudah memiliki permohonan, dan data menunjukkan masing-masing kementerian dan lembaga mempunyai 2.000 permohonan. Jumlah ini akan berlaku.

"Sekarang kita mau kecilin aja sehingga pengeluaran triliunan rupiah mungkin per tahun itu nggak perlu ada lagi. Bisa digunakan untuk yang lain," terang Luhut.

Luhut mengatakan, Jokowi langsung memerintahkannya untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga ke sistem digital. Program ini ditargetkan selesai pada Juli atau Agustus 2024.

"Nah presiden minta ke saya untuk mengkoordinasikan K/L untuk segera masuk dalam sistem ini. Kita harap Juli atau Agustus 2024 Itu sudah selesai," ujar Luhut.(*)