Isu kudeta yang dihembuskan AHY berbuntut panjang hingga menyeret para pendiri partai
PINUSI.COM – Isu kudeta posisi Ketua Umum (Ketum) berlanjut ke aksi bersih-bersih pengurus, akhirnya memancing reaksi dari kalangan pendiri partai. Situasi terkini partai, mereka sebut sebagai dampak dari politik dinasti di tubuh partai Demokrat (PD).
Semua polemik yang terjadi ini, berawal dari pernyataan Ketum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Taman Politik Wisma Proklamasi, Jakarta, pada awal Februari 2021. Dia menyebut ada pihak-pihak yang ingin melakukan kudeta terhadapnya untuk kepentingan pencalonan presiden 2024.
Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut pihak terlibat datang dari kalangan internal dan eksternal PD. AHY juga mengklaim, ada pejabat tinggi di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terlibat rencana kudeta itu. Belakang nama Moeldoko, Kepala Kantor Staff Kepresidenan pun disebut dan mencuat ke publik.
Tidak sampai di situ, PD di bawah kepemimpinan AHY pun melakukan bersih-bersih pengurus dengan memecat sejumlah kader sebagai berikut:
1.Marzuki Alie
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009—2014.
2. Darmizal
Wakil Ketua Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat periode 2015—2020.
3. Ahmad Yahya
Ketua Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat periode 2015—2020.
4. Yus Sudarso
Anggota DPR RI pengganti antarwaktu (PAW) periode 2014—2019.
5. Tri Yulianto
Anggota Komisi VII DPR RI periode 2009—2014, Sekretaris Divisi Program Pro Rakyat periode 2010—2015.
6. Syofwatillah Mohzaib
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat 2010—2015 pada masa kepemimpinan Anas Urbaningrum, Anggota DPR RI 2009—2014.
7. Jhoni Allen Marbun
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2010—2015 pada masa Ketua Umum DPP PD dijabat oleh Anas Urbaningrum, Anggota DPR RI aktif periode 2019—2024.
Mungkin AHY tidak menyangka jika segala pernyataan dan kebijakannya itu berbalik arah, menggoyang posisi ayahnya. Salah satu pendiri PD, Hencky Luntungan menegaskan sikap para pendiri mendukung penuh kongres luar biasa atau KLB, demi menyelamatkan partai dari jeratan politik dinasti trah SBY.
Dia juga meminta SBY jangan lagi berlakon bak pendiri partai, sekaligus juga mengimbau SBY untuk berhenti mendoktrin mental abdi dalem kepada seluruh anggota PD. “Jangan mengajar anak-anak itu sebagai abdi dalem untuk menguasai partai dan ingin memecat seluruh pendiri. SBY bukan pendiri. SBY di Partai Demokrat tahun 2003, memohon minta untuk jadi anggota. Sementara partai kami berdiri tahun 2001,” ujar Hencky, Minggu (28/2/2021).
Permasalahan ini, sambung dia, tidak dapat ditolerir lagi. Jalan keluarnya, menurut Hencky hanya lah melalui KLB, agar bisa menghapus stigma partai dinasti kepada PD. "Ini bukan partai dinasti, jadi kehadiran Pak SBY sebagai majelis tinggi bukan untuk melindungi AHY sebagai ketua umum,” ketus dia.
Soal julukan partai dinasti kepada PD, juga disinggung oleh Jhoni Allen Marbun, eks kader PD yang dipecat karena isu kudeta. Dalam video berdurasi 09:25 menit itu, Jhoni menyebut citra partai dinasti sudah tertanam di masyarakat sejak KLB pertama di Bali tahun 2013.
KLB kala itu menetapkan SBY menjadi ketua umum dan anak kandungnya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, sebagai Sekjen PD. “Ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, di mana pengurus partai politik, Partai Demokrat, bapaknya SBY ketua umum dan anaknya sebagai sekjen," bebernya, Senin (1/3/2021).
Dia pun amat menyesalkan PD menjadi ricuh karena ulah kader pendukung trah SBY. Sebab Jhoni mengalami betul jatuh bangunnya PD hingga bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2004 silam. Dia juga membeberkan bahwa tidak ada setetes pun keringat SBY dalam meraih capaian tersebut.
SBY dia sebut, baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi pemilu. Dalam proses bergabung pun berlangsung setelah SBY mundur dari kabinet Presiden Megawati Soekarno Putri, dalam acara PD yang berlangsung di Hotel Kinasih Bogor.
"SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil ketua umum dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk 4 lembar travel check yang di Hotel Mirah Bogor," ceplos dia.
Penyataan Jhoni pun menuai polemik, sebab ucapan dia berbanding terbalik dengan sejarah pendiri PD yang banyak pihak ketahui selama ini. Sebagaimana melansir laman demokrat-diy.or.id, berdirinya Partai Demokrat ini atas inisiatif dari SBY yang ketika itu kalah dalam pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR 2001.
Pada 12 Agustus 2001, sejumlah penggagas melakukan rapat yang SBY pimpin langsung di apartemen Hilton. Rapat itu membentuk tim pelaksana yang terdiri dari: Vence Rumangkang; A. Yani Wahid (Alm); Achmad Kurnia; Adhiyaksa Dault; Baharuddin Tonti; Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkam pun terjadi diskusi-diskusi untuk pendirian partai yang dipimpin oleh A. Yani Wachid (almarhum).
Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan dan ini menjadi cikal bakal pendirian Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, Vence Rumangkang menyatakan rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.
Pada tanggal 20 Agustus 2001, dengan bantuan Sutan Bhatoegana, Vence Rumangkang mengumpulkan orang-orang yang akhirnya membentuk Tim 9 yang beranggotakan 10 orang. Mereka bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik: Vence Rumangkang; Ahmad Mubarok; A. Yani Wachid (almarhum); Subur Budhisantoso; Irzan Tanjung; RMH. Heroe Syswanto Ns.; Saragjh; Dardji Darmodihardjo; Rizald Max Rompas; T Rusli Ramli.
Selain nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Namun, oleh karena butuh 50 orang untuk syarat mendirikan partai, mereka pun melengkapinya menjadi 99 orang.
Partai itu kemudian lokasi pengesahan di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan bersama Notaris Aswendi Kamuli, SH. Ada sekitar 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat.
Sementara 53 orang lainnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang. Pendaftaran PD Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh Vence Rumangkang, Subur Budhisantoso, Irsan Tandjung, Sutan Bhatogana, Rusli Ramli dan RF. Saragih dan penerimanya adalah Kasubdit Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM.
Sekadar informasi, PD pernah menguasai perpolitikan Indonesia selama 10 tahun, tepat di saat partai itu mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden selama dua periode. Lalu, Demokrat dihantam masalah karena ada banyak kader terbaiknya yang terjerat kasus korupsi.
Pada Pemilu Legislatif 2004, Demokrat berhasil meraih peringkat ke 5 dengan meraih suara sebanyak 7,45 persen atau 8.455.225 dari total suara dan mendapatkan 57 kursi di DPR. Partai ini mendapat masa keemasannya pada Pemilu Legislatif 2009 karena berhasil menjadi partai Pemenang Pemilu Legislatif dengan memperoleh 150 kursi (26,4 persen) di DPR RI, usai mendapat 21.703.137 total suara (20,4 persen).
Memasuki Pileg 2014, suara partai ini merosot dengan menduduki peringkat keempat dari 10 partai di DPR dengan perolehan suara sebanyak 10,19 persen suara nasional (12.728.913). Pada Pemilu 2019, Demokrat tidak mampu menggenjot suara dan terlempar ke posisi 7 dari 9 partai di DPR dengan perolehan suara sebanyak 7,77 persen suara nasional (10.876.507).
