Timnas AMIN Minta Seluruh Relawan, Saksi, dan Masyarakat Kumpulkan Bukti Pelanggaran Pemilu 2024

PINUSI.COM - Timnas AMIN mengimbau seluruh relawan, saksi, dan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), serta seluruh masyarakat yang concern terhadap pemilu berintegritas, jujur, dan adil, mengawal suara dengan mengumpulkan dan menginventarisasi seluruh pelanggaran yang ditemukan dari sebelum, saat, dan setelah pencoblosan.

"Kami minta seluruh relawan dan saksi AMIN serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, untuk mengumpulkan dan inventarisasi segala pelanggaran yang ditemukan, baik sebelum hari H, pada saat hari H, dan setelah hari H," pinta Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva, dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Menurutnya, pengawalan suara masih perlu dilakukan, karena Timnas AMIN menemukan indikasi dan benang merah kecurangan antara sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosan. Bahkan, lanjutnya, pelanggaran itu terjadi secara sistematis.

"Kami sekarang ini sedang kumpulkan bukti terkait pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistemik, dan masif," imbuhnya.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan, film Dirty Vote, memberikan informasi tentang awal dari desain pelanggaran.

Saat ini, Timnas AMIN akan membuktikan implementasi dari desain pelanggaran itu tampak satu per satu.

"Kami minta betul bahwa pemilu belum selesai, masih berproses."

"Rekapitulasi manual sebagai data valid menurut hukum sedang proses."

"Sambil tunggu itu, kami minta masyarakat kawal rekapitulasi suara sampai tingkat paling akhir," imbau Hamdan.

Menurutnya, berbagai langkah Timnas AMIN bertujuan untuk menjaga keadaban pemilu, yaitu pemilu berintegritas dan bermartabat, jujur dan adil, guna mewujudkan negara yang lebih beradab.

"Negara di atas pemerintahan yang legitimate itu jauh lebih penting daripada persoalan menang dan kalah."

"Ini perjuangan kami, ini kehendak perubahan."

"Pemerintah legitimate, negara kuat, dan keadaban dalam pemerintahan. Itu concern kami," imbuhnya. (*)