PINUSI.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tahun ini memprioritaskan masalah sengketa lahan di Hotel Sultan.

Sebelumnya, AHY berencana melaporkan masalah ini kepada Presiden Jokowi.

AHY enggan memberikan jawaban yang jelas ketika ditanya tentang rencana tersebut.

Meskipun demikian, ia menegaskan Hotel Sultan merupakan aset negara yang perlu diperhatikan.

Menurutnya, kasus ini telah lama berlangsung dan tampaknya terus berulang.

Selain itu, pihaknya telah berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam masalah ini.

"Ini bukan hanya masalah ATR/BPN."

"Kami sudah koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, termasuk Kemensetneg, dalam hal ini pengelola GBK."

"Semua punya niat yang sama. Kita harus segera tuntaskan," kata AHY usai rapat di DPR, Jakarta, Senin (25/3/2024).

AHY juga berencana melaporkan masalah ini kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, untuk berkomunikasi dengan menterinya, Hadi Tjahjanto.

"Kemarin juga kita sudah sarankan lebih tinggi lagi, dikoordinasikan di Kemenko Polhukam."

"Kebetulan Polhukam kan Pak Hadi yang dulu juga di ATR/BPN."

"Artinya, sudah punya pemahaman yang utuh bahwa pada prinsipnya negara harus bisa mempertahankan asetnya."

"Jangan sampai kemudian dirampas dan tidak jelas nasibnya," ujarnya.

Selain itu, menyelesaikan masalah ini sangat penting, tidak hanya untuk mengembalikan aset negara, tetapi juga untuk mempertimbangkan nilai wilayah tersebut, yang saat ini tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena konflik ini.

"Bukan hanya ini harus dikembalikan kepada hukum dan aturan yang berlaku, tetapi lokasi yang begitu strategis sebetulnya berapa value secara ekonominya."

"Ini kan sayang kalau menjadi lahan yang terlantar, lahan tak produktif, tidak dapat digunakan untuk apa pun."

"Padahal pada posisi strategic economic value yang tinggi, rasa-rasanya harus kita bisa temukan solusinya," tutur AHY.

AHY sebelumnya berencana melaporkan masalah ini kepada Presiden Jokowi.

Pemerintah dan Pontjo Sutowo terus berselisih terkait lahan Hotel Sultan.

"Kami sedang terus pelajari, kami sudah sepakat bahwa ini akan diambil ke tingkat lebih tinggi, dan ini sudah jadi perhatian semua, di jajaran, dan kami akan report ini pada kesempatan yang baik kepada Bapak Presiden," ucap AHY dalam acara Konferensi Pers Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Selain itu, dia akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang berhubungan, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Menteri Sekretariat Negara.

Selain itu, AHY menyatakan, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto akan bertindak sebagai integrator atau koordinator dalam proses penyelesaian konflik.

Dia menegaskan, negara tidak boleh dirugikan dalam kasus sengketa ini.

Meskipun begitu, kasus tersebut melibatkan pemerintah dan korporasi serta karyawan hotel. Untuk alasan ini, pihaknya harus mempertimbangkan dampak sebelum membuat keputusan.

"Isu ini kita akan sarankan Menko Polhukam bisa jadi integrator dari elemen-elemen terkait."

"Kita tahu ada faktor-faktor lain yang perlu kita ketahui dampaknya seperti apa, terutama bagi para pekerja yang ada di sana," jelasnya. (*)