PINUSI.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara terkait lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024.

Meledaknya suara PSI dalam waktu yang relatif singkat itu, membuat banyak pihak menaruh curiga, jangan-jangan ada operasi senyap meloloskan partai besutan Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep itu ke Senayan, lewat aksi curang penggelembungan suara.

Terkait hal melonjaknya perolehan suara PSI, komisioner KPU Idham Kholik menganggap hal ini wajar.

Sejauh ini pihaknya tak mengendus adanya kecurangan sebagaimana yang dituduhkan.

KPU, kata Idham, tetap berpatokan pada hasil formulir C yang kemudian diunggah di aplikasi daring milik KPU, Sirekap, yang dapat diakses masyarakat.

"Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya," kata Idham ketika dikonfirmasi, Senin (4/3/2024).

Formulir model C berasal dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merekap hasil pemilihan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan.

Perekapan data terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat melihatnya secara langsung.

Tak hanya masyarakat, proses ini juga ikut diawasi oleh perwakilan Bawaslu, yakni pengawas TPS dan saksi dari partai politik.

Idham mengatakan, dalam melakukan penghitungan suara, KPU juga tak serampangan.

Mereka melakukan itu secara bertahap untuk meminimalkan kesalahan. 

Jadi apabila ada pihak-pihak yang menuding curang, kata Idham, mereka mesti menunjukan bukti kuat, agar hasil yang telah terekap dapat dievaluasi.

"(Nantinya) hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sampai dengan KPU RI," jelasnya.

Kenaikan suara PSI disebut-sebut sebagai hasil dari operasi senyap.

Salah satu pihak yang getol menyuarakan indikasi kecurangan ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy, menyebut dugaan penggelembungan suara PSI turut melibatkan aparat negara.

Dia mengatakan, jauh sebelum pemilu digelar, gosip terkait operasi senyap untuk meloloskan PSI ke Senayan sudah santer dibicarakan.

Target operasi itu adalah raihan suara PSI sebanyak 50 ribu di setiap kabupaten/kota.

"Targetnya adalah  penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kabupaten/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa,” klaim Rommy.

Rommy mengaku operasi senyap kali ini melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dipimpin seorang menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

“Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri, untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar," beber Rommy.(*)