Sandiaga Uno Ajak Forum Sekretaris Daerah Majukan Sektor Parekraf

PINUSI.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) memajukan sektor parekraf di daerah masing-masing, untuk menciptakan kesejahteraan. 

Pihaknya hendak menjalin kerja sama dengan Forses, agar kebijakan pemerintah di sektor parekraf, terutama pemulihan dan penciptaan sektor yang kuat guna menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan untuk rakyat, bisa terwujud. 

"Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) periode Januari hingga Oktober 2023 mencapai 9,9 juta orang, atau meningat 124,3 persen dibanding periode yang sama di 2022," kata Sandiaga, Minggu (10/12/2023). 

Dengan demikian, Sandiaga mengatakan, momentum tersebut harus tetap dijaga, terutama untuk mencapai target di tahun 2024. 

"Kita pulih lebih cepat, dan InsyaAllah bangkit lebih kuat, karena kunjungan wisatawan mancanegara hingga Oktober telah melampaui target batas atas untuk target tahunan," ungkapnya. 

Menurut Sandiaga, dengan adanya kenaikan target sebesar 20 persen untuk kunjungan wisman di 2024, dibutukan kerja sama, salah satunya dengan Forsesdasi untuk promosi sejumlah wisata potensial yang ada di daerahnya. 

"Tentunya target-target ini harus kita terus pastikan momentumnya, terutama untuk mencapai target tahun depan yang dinaikkan 20 persen. Itu butuh inovasi, adaptasi, dan kolaborasi," tuturnya. 

Sementara, Ketua Forum Sekretaris Kementerian/Lembaga (Forses) Noor Sidharta menyampaikan, forum tersebut telah dilaksanakan sebanyak tiga kali pasca pandemi Covid-19. 

Forum itu dilaksanakan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). 

"Kami ada sekitar 84 kementerian/lembaga pemerintah di bawah presiden, ditambah Lembaga Pemerintah Nonkementerian," terang Noor. 

Selain itu, lanjut Noor, ada lembaga tinggi seperti yudikatif MA, MK, Komisi Yudisial, eksekutif, dan legislatif. Kemudian, lembaga-lembaga independen seperti Ombudsman, LPSK, KPU, serta Bawaslu. 

"Jadi, kami ada beberapa karakteristik lembaga. Tetapi, kami di sini selalu mengadakan koordinasi antar-lembaga, karena apa pun, kegiatan kami ini saling berkaitan," jelasnya. (*)