PINUSI.COM - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah tidak setengah hati menangani aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.  

"Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB perlu sikap tegas segera."

"Pemerintah jangan setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB," kata Meutya, dikutip dari situs DPR, Rabu (26/4/2023).

BACA LAINNYA: Pratu Miftahul Arifin Gugur, Tertembak KKB Saat Misi Penyelamatan

Meutya menilai perlu adanya penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi KKB yang terus melakukan aksi-aksi keji.

Sebab, ia melihat pemerintah sejauh ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh.

"Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh," tuturnya.

BACA LAINNYA: Beberapa Prajurit TNI Hilang dan 1 Gugur Usai Baku Tembak dengan KKB di Papua

Meutya juga menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang menetapkan status operasi siaga tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Status siaga tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.

Politisi Partai Golkar ini pun menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Pratu F dan beberapa personel TNI lainnya, yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air. Dia meminta tindak kekerasan itu dituntaskan.

Meutya menilai pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB, lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait.

Apalagi, berdasarkan keterangan dari TNI, KKB merekrut remaja di wilayah Papua menjadi anggota, sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya.

Meutya juga berharap semua pihak saling bekerja sama, dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB.

"Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua, sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik, dan ekonomi kesejahteraan," ujarnya. (*)

Editor: Yaspen Martinus