Kementerian PUPR Siapkan Lahan Untuk Hunian Bagi Korban Gempa

PINUSI.COM, Cianjur - Pasca bencana alam gempa yang terjadi di Cianjur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyiapkan dan memulai penyiapan lahan (land clearing) bagi korban gempa, Selasa (06/12/2022).

"Sesuai dengan lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Cianjur, kami telah memulai pembersihan dan penyiapan lahan untuk hunian tetap bagi warga yang akan direlokasi. Untuk itu kami menugaskan PT. Brantas Abipraya untuk segera bekerja, lokasinya di Cilaku sekitar 2,5 ha dan Mande sekitar 30 ha. Saat ini sedang dikerjakan 4 unit dari 200 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan struktur tahan gempa. Besok jumlah tenaga kerja yang dikerahkan akan mencapai 100 orang untuk percepatan," kata Menteri Basuki saat berada di di pengungsian pada Sabtu (03/12/2022).

Menteri Basuki mengatakan rumah tersebut akan dibangun dengan teknologi RISHA yang telah terbukti berhasil membuat bangunan dua sekolah di Cianjur tetap kokoh berdiri pasca-gempa melanda.

Stock yang tersedia saat ini sekitar 2400 unit RISHA dan kita akan pasang seluruhnya di Cianjur dengan target tuntas sebelum Lebaran 2023.

"Besok kita akan mulai pengukuran dan penyiapan lahan di 30 ha di Mande yang merupakan calon tempat tinggal bagi warga terdampak yang direlokasi. Warga ini semula tinggal di zona sabuk merah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa dan gerakan tanah/longsor. Sangat berbahaya jika tetap tinggal di zona merah," ujar Menteri Basuki.

Selain pembangunan rumah untuk relokasi warga terdampak gempa, Menteri Basuki juga menuturkan Kementerian PUPR akan merehabilitasi beberapa bangunan publik, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang rusak berat akibat gempa.

"Di antaranya Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, SMP Negeri 1 Cugenang & SMP 1 Cariu, 3 Masjid besar di Cugenang, dan perumahan Komando Distrik Militer (Kodim) Cianjur. Sedangkan untuk rehabilitasi jalan ditargetkan terbuka semua pada Januari 2023," kata Menteri Basuki.

Source : Kementerian PUPR