search:
|
PinNews

INDEF Minta Prabowo-Gibran Perbaiki Daya Beli 100 Hari Pertama

Rabu, 26 Jun 2024 11:11 WIB
INDEF Minta Prabowo-Gibran Perbaiki Daya Beli 100 Hari Pertama

Ilustrasi konsumsi rumah tangga. Foto: Antara


PINUSI.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintahan Prabowo-Gibran memperbaiki daya beli masyarakat.

Hal itu perlu dilakukan setidaknya selama 100 hari pertama usai dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kalau kita bedah permasalahan-permasalahan lama itu banyak, dari industri dan macam-macam," ujar Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto di Jakarta dikutip, Rabu (26/6).

Perbaikan daya beli masyarakat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa awal transisi pemerintahan.

Dengan daya beli yang diperbaiki, menurutnya kemungkinan ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi akan berubah lebih baik.

Eko mengamini bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi tetap dominan pada triwulan pertama tahun ini.

Namun sebetulnya, kinerja ekonomi pada periode tersebut terselamatkan oleh akselerasi konsumsi pengeluaran pemerintah yang tumbuh sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding biasanya karena dipicu penyelenggaraan Pemilu.

“Konsumsi rumah tangga tidak sampai 5 persen (di triwulan I 2024). Saya tanya kepada para pengusaha, biasanya mereka menargetkan minimal kalau jualan 40 persen itu harus terserap ketika momen Lebaran," katanya.

Namun, ternyata realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya menyentuh 4,91 persen.

Kemudian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2024 meski berada dalam level optimis, Eko mengingatkan bahwa indeks tersebut turun dari sebelumnya 127,7 pada April 2024 menjadi 125,2 pada Mei 2024.

Meski begitu, menurut Indef, terdapat peluang untuk sektor konsumsi hingga akhir tahun. Eko memperkirakan konsumsi akan meningkat sejalan dengan adanya momen Natal dan libur akhir tahun serta momentum di masa Pilkada.

Di sisi lain, pemerintahan baru juga akan menghadapi beberapa tantangan seperti risiko kenaikan cukai dan rencana PPN 12 persen pada tahun 2025, inflasi pendidikan, risiko harga BBM dan LPG, hingga kenaikan harga bahan pokok.



Editor: Bethriq Kindy Arrazy

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook