PINUSI.COM, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Mahatmi Parwitasari Saronto menyatakan pemerintah mulai merambah pengembangan UMKM hijau pada tahun 2025.

“Terus terang saja, kami akui bahwa untuk SMEs (small and medium-sized enterprises/UMKM) terkait dengan green (UMKM hijau) ini masih jauh," kata Direktur Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Mahatmi Parwitasari Saronto di Jakarta dikutip Jumat (28/6).

Meski begitu, kata Mahatmi, sejauh ini masih belum ditetapkan secara gamblang mengenai SMEs. Karena itu, pada 2025 akan mulai merambah ke green SMEs.

 Dalam hal ini, dia menilai apa yang paling penting untuk dilakukan adalah mendefinisikan UMKM hijau secara tepat. Artinya, perlu diperjelas apa saja indikator yang membuat UMKM dapat dikategorikan sebagai UMKM hijau.

“Kita mau mendefinisikan green SMEs, sehingga dia (UMKM) misalnya mendapat insentif atau menambah jangkauan pasar dan sebagainya. Namun, kalau kita misalnya tidak bisa memberikan label kepada dia (UMKM) bahwa dia itu benar (termasuk kategori) green atau sosial, nanti sosialnya akan merambah tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga terkait dengan lingkungan,” ucap Mahatmi.

Hingga kini, pihaknya disebut baru memasuki tahap analisis mengenai apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam rangka mengembangkan UMKM hijau seiring pelaksanaan program pertumbuhan ekonomi hijau (green economy).

“Kalau kita berbicara mengenai greening (penghijauan) di SMEs apalagi yang net zero (karbon nol), wah itu sudah jauh-jauh sekali.

Ia mengakui untuk industri besar belum tersentuh. Termasuk sektor SMEs, karena mengganti proses produksi dipastikan membutuhkan biaya mahal.

"Ini yang tentunya kami harus hati-hati di dalam mengambil kebijakan di sini dan pada akhirnya kita bisa melihat nanti sejauh mana peran SMEs ini di dalam upaya kita untuk mengurangi emisi karbon,” pungkasnya.