PINUSI.COM - Dibawah kepemimpinan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak, permasalahan soal kepemilikan rumah pribadi bagi prajurit yang sudah pensiun karena harus meninggalkan rumah dinasnya, akan hanya tinggal cerita. Karena pasalnya, kini Mabesad resmi berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Rencana program pembangunan 3 juta rumah yang terus digenjot oleh pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian PKP, kali ini diperuntukan bagi para prajurit TNI AD setelah acara groundbreaking untuk institusi Polri beberapa waktu lalu. Dengan selalu mengedepankan nilai gotong-royong, kolaborasi Kementerian PKP dengan Mabesad dalam membangun 'Perumahan Non Dinas Prajurit Dan MBR' sepenuhnya dilakukan secara transparan oleh kedua lembaga negara tersebut, karena kelak rumah yang dibangun bisa dimiliki sepenuhnya oleh prajurit TNI AD pasca mereka pensiun dan masyarakat MBR di 5 wilayah yang sudah ditentukan.
"Awal rencana pembangunan perumahan non dinas TNI ini saya sampaikan ke Presiden. Jenderal Maruli itu orang baik, beliau sangat perduli dengan prajurit-prajuritnya. Karena kami merasa punya hati dan visi yang sama, maka harus bergerak cepat seperti arahan Presiden Prabowo yang menargetkan 3 juta rumah untuk dibangun dan direnovasi," tutur Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Baca Juga: Kunjungi 2 Lokasi, Menteri PKP Maruarar Temui Masyarakat Di Lokasi Pembangunan Rumah
"Saya diskusi sama Jenderal Maruli panjang, soal banyaknya para prajurit yang sudah pensiun, dia harus meninggalkan rumah dinasnya. Jadi kami harus melakukan suatu terobosan dengan cara bergotong-royong secara transparan untuk bisa menyelesaikan akar masalahnya," katanya.
Acara groundbreaking pembangunan perumahan non dinas TNI AD dan MBR yang diadakan pada hari Minggu (09/3/2025) di Serang, Banten, Jawa Barat ini dikatakan oleh Irjenad Letjen TNI Erwin bahwa TNI Angkatan Darat, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mendukung program pemerintah melalui pembangunan perumahan TNI AD, tentang bagaimana pentingnya perumahan bagi prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dengan total lahan tanah mencapai 70,6 hektar, maka akan ada 5760 unit rumah di perumahan non dinas TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan pada daerah Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul.
"Unit rumah yang dibangun, peruntukannya ada yang untuk subsidi, komersil, dan dikhususkan bagi prajurit TNI AD. Dari 5 lokasi ini ada 3 lokasi miliknya TWP AD sekitar 36 hektar, dan 2 lokasi punyanya developer kurang lebih 32,6 hektar. Adapun untuk total nilai investasinya, tergantung dari jumlah unit yang akan dibangun di tiap-tiap daerahnya," jawab Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad), Letjen TNI Erwin Djatniko.
"Kita memiliki TWP AD dimana para prajurit menyimpan uangnya disitu sehingga untuk kepemilikan rumah non dinas bisa dibantu darisana. Harapannya saat prajurit pensiun, dan masyarakat MBR mendapatkan rumah yang layak untuk ditempatin nantinya," harapnya.
Sebagai informasi tambahan, bahwa pembangunan perumahan non dinas TNI AD dan MBR yang berada di 5 lokasi memiliki nama, jumlah unit, serta type rumah yang berbeda-beda, seperti:
Baca Juga: Menteri PKP Dan Mendikdasmen Berencana Bangun Rumah untuk Guru
Perumahan Graha Kartika Pesona 2.023 unit (Serang), Sirnajaya Kartika 770 unit (Bekasi), Graha Kartika Sedayu 530 unit (Bantul), Griya Sentana 1.070 unit (Bogor) dan Graha Buana Asri 1.367 unit (Brebes). Sementara untuk type unit rumah mulai dari 30/60 sampai dengan 55/168.
Dan berikut wawancara eksklusif PINUSI.COM dengan Kepala Bidang KPR Badan Pengelola TWP AD, Kolonel Czi Agung BL, di Jakarta, Senen (10/3/2025):
1. PINUSI.COM : Di 5 lokasi perumahan, masing-masing ada terdapat 3 kategori untuk yang Subsidi, Komersil dan TNI AD. Alasannya dibikin untuk kategori subsidi dan komersil itu apa dan kenapa pak?
Kabid KPR BP TWP AD menjawab:
A. Kategori rumah subsidi diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga pembelian rumah dapat menggunakan fasilitas KPR FLPP (bunga subsidi).
B. Kategori rumah komersil merupakan rumah dengan harga diatas kategori subsidi sehingga diperuntukkan bagi masyarakat umum menggunakan fasilitas KPR Perbankan Umum (bunga komersil), dan
C. Kategori rumah untuk Prajurit TNI AD merupakan rumah dengan luas tanah minimal 72 M2 serta spektek bangunan sama rumah komersil, diperuntukkan bagi Prajurit TNI AD dengan harga khusus dan pembiayaan menggunakan fasilitas KPR Tabungan Wajib Perumahan TNI AD (bunga subsidi atau 5%).
2. PINUSI.COM : Status legalitas tanahnya bagaimana, apakah kelak bisa di SHM kan atau hanya di HGB dan SPH saja pak?
Kabid KPR BP TWP AD menjawab:
Legalitas atau sertifikat tanah pada dasarnya sama dengan yang berlaku di Kawasan perumahan pada umumnya. Setelah dilakukan AJB maka dilanjutkan proses peralihan hak kepada pembeli atau debitur KPR mengikuti ketentuan ATR/BPN yang berlaku.
3. PINUSI.COM : Di acara groundbreaking dari 5 lokasi, ada 2 tanah milik developer, itu lokasinya ada dimana saja? Dan sistem tanahnya bagaimana, apakah dibeli oleh TNI atau seperti apa pak?
Kabid KPR BP TWP AD menjawab:
A. Tanah yang merupakan milik Tabungan Wajib Perumahan TNI AD (TWP AD) berada di Prm. Graha Kartika Pesona Serang; Prm. Sirnajaya Kartika Bekasi dan Prm. Graha Kartika Sedayu Bantul.
B. Tanah milik Developer berada di Prm. Griya Sentana Bogor dan Prm. Graha Buana Asri Brebes.
C. Tanah milik TWP AD adalah tanah yang dibeli menggunakan dana TWP AD (iuran/tabungan seluruh Prajurit TNI AD) dan tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), dan
D. Setelah dikembangkan menjadi kawasan perumahan kepemilikan dapat dialihkan kepada pembeli atau debitur KPR berdasarkan AJB dihadapan Notaris/PPAT.
4. PINUSI.COM : Untuk kepemilikan rumah bagi prajurit, apakah ada mekanisme persyaratannya dalam artian, semua prajurit bisa memilikinya? Lalu bagaimana dengan kategori rumah subsidi dan komersil, kira-kira persyaratannya apa aja pak? (Apakah ada pengecekan BI Cheking, Slip Gaji, dll).
Kabid KPR BP TWP AD menjawab:
A. Untuk kategori rumah Prajurit TNI AD, mekanisme persyaratan calon debitur dan penyaluran KPR diatur sesuai Peraturan yang diterbitkan oleh TNI AD, dan
B. Untuk kategori rumah subsidi dan rumah komersil bagi MBR dan masyarakat umum, mekanisme persyaratan calon debitur dan penyaluran KPR diatur sesuai Peraturan Pemerintah dan Bank penyalur KPR.
5. PINUSI.COM : Di 5 lokasi perumahaan soal sistem pembayarannya bagaimana, baik untuk rumah prajurit, subsidi dan komersil? Apakah ada sistem DP terlebih dahulu atau bagaimana? Dan rata-rata besaran kisaran cicilannya per bulan serta durasi pelunasannya berapa tahun pak?
Kabid KPR BP TWP AD menjawab:
A. Untuk kategori rumah Prajurit TNI AD, pembayaran angsuran secara anuitas tetap setiap bulan sesuai nilai KPR dengan mekanisme pemotongan penghasilan bulanan. Uang muka atau DP bagi Debitur TWP AD bersifat sukarela dan tidak dikenakan biaya apapun (Notaris, BPHTB, Provisi atau Administrasi KPR), dan
B. Untuk kategori rumah subsidi dan rumah komersil bagi MBR dan masyarakat umum, persyaratan administrasi KPR diatur sesuai Peraturan Pemerintah dan Bank.
6. PINUSI.COM : Untuk pemilihan Developer di 5 lokasi perumahan itu sistemnya bagaimana pak? (Karena yang di Serang kemarin banyak rumah terbengkalai sehingga kini developernya diganti).
Kabid KPR BP TWP AD menjawab:
A. Penentuan Developer pada dasarnya diusulkan oleh Satuan TNI AD sesuai wilayah lokasi perumahan selanjutkan diadakan penelitian kompetensi Developer sebelum dilaksanakan perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan TWP AD, dan
B. Developer pertama yang melaksanakan pengembangan tanah milik TWP AD di Prm. Graha Kartika Pesona Serang saat ini telah diakhiri PKS dengan TWP AD. Terhadap rumah mangkrak dan belum terjual akan dilaksanakan renovasi oleh Developer baru sebelum dilaksanakan penjualan kepada konsumen.
