Perbankan syariah menggeliat, pemerintah gabungkan 3 BUMN jadi satu bank syariah terbesar.
PINUSI.COM – Perbankan syariah tanah air, menunjukkan geliatnya. Berdirinya bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi bukti terkini. Kehadirannya juga menegaskan bahwa perbankan syariah di Nusantara memiliki tren pertumbuhan yang positif.
Di awal masa operasinya, tatanan sektor perbankan nasional mengenai bank syariah belum optimal. Landasan hukum operasi bank pun hanya terakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.
Barulah pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah.
Inisiatif pendirian perbankan syariah sejatinya mulai pada tahun 1980, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan tersebut dipraktikan dalam skala yang relatif terbatas seperti di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).
Pada tahun 1983, pemerintah mempublikasikan soal pencanangan penerapan sistem bagi hasil dalam urusan perkreditan. Pencanangan itu, sejatinya merupakan bagian dari konsep perbankan syairah.
Lalu di tahun 1988, pemerintah menelurkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bisnis perbankan, menunjang pembangunan. Hasilnya, usaha perbankan yang bersifat daerah dan berasaskan syariah mulai bermunculan.
7 tahun kemudian, Majelis Ulama Indonesia mulai terlibat dengan tumbuh kembang perbankan syariah. Dengan membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Lalu pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
Pembahasan hasil lokakarya itu lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta dan menetapkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia.
Kelompok tersebut berjuluk Tim Perbankan MUI dan bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Setahun kemudian, berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp106.126.382.000.
Ekspansi Perbankan Syariah
Segala jerih payah dalam membangun perbankan syariah di Indonesia, terbayarkan. Sebab, hingga Juni 2019, tercatat jumlah bank syariah di Indonesia sudah berjumlah 189 yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Terbaru, 3 bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan merger. Mereka adalah PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Sebagaimana menindak lanjuti, kesepakatan Conditional Meger Agreement atau CMA di antara ketiganya, pada Oktober 2020 lalu.
Langkah ini bagian dari strategi pemerintah dalam membentuk Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia. Selanjutnya dari penggabungan 3 bank, menjelma menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BRIS. Dan mulai akan masuk dalam Indeks saham IDX BUMN20 per Februari 2021.
Kantongi Izin OJK
Pada Sabtu (27/2/2021) BSI resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercantum dalam Surat dengan nomor SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.
Ada pun susunan komisaris maupun direksi Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komut/Independen : Mulya Effendi Siregar
Komisaris : Suyanto, Masduki Baidlowi, Imam Budi Sarjito, Sutanto
Komisaris Independen : BS Kusmulyono, Muh. Arief Rosyid Hasan, Komaruddin Hidayat, Eko Suwardi
Jajaran Direksi
Direktur Utama : Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama: Ngatari, Abdullah Firman Wibowo
Direktur:
- Wholesale Transaction Banking : Kusman Yandi
- Retail Banking : Kokok Alun Akbar
- Sales & Distribution : Anton Sukarna
- Information Technology : Achmad Syafii
- Risk Management : Tiwul Widyastuti Retno
- Compliance & Human Capital : Tribuana Tunggadewi
- Finance & Strategy : Ade Cahyo Nugroho
Dewan Pengawas Syariah
Ketua: Mohamad Hidayat
Anggota: Hasanudin, Didin Hafidhuddin, Oni Sahroni.
Sedangkan komposisi pemegang sahamnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 25 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4 persen, DPLK BRI - Saham Syariah 2 persen, dan publik 4,4 persen pasca merger.
Menengok Prospek
Bank Syariah Indonesia resmi beroperasi 1 Februari 2021. Diresmikan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. “Kita memperkuat industri keuangan syariah dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Targetnya bulan Februari ini bisa selesai,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya kala itu, mengutip laman Setkab,
Hitung-hitung, ternyata hasil gabungan 3 bank syariah BUMN, Bank Syariah Indonesia akan memiliki aset sebesar Rp 245,7 triliun. Sedangkan modal intinya Rp 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7.
Selanjutnya di tahun 2025, targetnya menjadi pemain global. Target tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Selain itu, Bank Syariah indonesia akan memiliki sekitar 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM.
Saat ini, BSI berada di kategori bank BUKU III. Ambisinya masuk dalam daftar bank BUKU IV pada tahun 2022. Prediksinya BSI akan miliki lebih dari 20 ribu karyawan. Modal serta aset besar yang BSI miliki, memberikan jaminan soal tiada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
Bank Syariah Indonesia akan memiliki basis 14,9 juta nasabah setelah merger selesai. Pelayanan kepada nasabah tetap berjalan seperti biasanya, meminimalisir gangguan layanan. Nantinya bank akan melakukan edukasi dan informasi kepada nasabah maupun mitra usahanya.
Tantangan Perbankan Syariah
Kondisi terkini, perbankan syariah masih hadapi sejumlah tantangan seperti diferensiasi model bisnis atau produk yang signifikan, serta kuantitas dan kualitas SDM yang kurang optimal. Perbankan syariah didorong untuk mengeluarkan produk yang bervariasi tanpa meninggalkan prinsip syariah.
“Supaya nanti setiap nasabah yang berbank syariah bisa memilih produk dengan kualitas lebih baik,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana pada peluncuran virtual Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025 di Jakarta, Kamis (25/2/2021) kemarin.
Tak hanya dua tantangan tersebut, OJK juga menyoroti indeks literasi dan inklusi syariah yang masih rendah serta teknologi melalui layanan digitalisasi yang belum memadai. Untuk itu OJK mengharapkan perbankan syariah memiliki produk yang memiliki keunikan, optimalisasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial, SDM berkualitas dan sentuhan teknologi.
Selama 2020 OJK mencatat perbankan syariah di Indonesia kinerja yang positif di antaranya penyaluran pembiayaan hingga Desember 2020 mencapai Rp394,6 triliun atau tumbuh 8.08 persen dibandingkan periode sama 2019.
Selain itu dana pihak ketiga yang dihimpun mencapai Rp475,5 triliun atau tumbuh 11,8 persen dan angka kredit bermasalah mencapai 3,08 persen atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,11 persen.
Sementara itu total aset keuangan syariah, tidak termasuk saham syariah, adalah Rp1.802,86 triliun dengan pertumbuhan mencapai 22,79 persen. Sedangkan rasio modal perbankan syariah mencapai 21,59 persen atau naik dibandingkan 2019 yang mencapai 20,59 persen, dengan pangsa pasar perbankan syariah mencapai 9,89 persen, sedangkan perbankan konvensional 90,11 persen.
Menuju Kelas Dunia
Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2021, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyinggung soal pentingnya mematangkan rencana dan langkah strategis, demi meniti asa menjadi bank syariah kelas global.
Wapres bilang, penggabungan tiga bank syariah Himbara ( menjadi BSI merupakan energi baru bagi pengembangan ekonomi nasional, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini diklaimnya, telah membuatnya bahagia karena akhirnya Indonesia memiliki bank syariah terbesar, yang menurutnya hal itu merupakan perjuangan panjang dalam sejarah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
"Pendirian BSI ini merupakan bagian dari dimulainya babak baru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang dimulai sejak diterbitkannya Perpres Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” jelas dia.
Ma’ruf berharap juga, BSI bisa memecut kesadaran para muslim milenial, agar semakin terpacu dalam konsistensi menerapkan prinsip syariah dalan transaksi ekonomi. Wapres berpesan agar BSI dapat menjalankan fungsi perbankan secara inklusif dan dapat menjadi pilihan perbankan syariah yang rasional bagi masyarakat.
"Berkembangnya kelas menengah dan generasi milenial muslim, yang makin sadar akan kebutuhan untuk melakukan kegiatan sesuai keyakinannya, juga semakin meningkatkan kebutuhan produk layanan syariah, termasuk jasa keuangan syariah. Peluang ini harus ditangkap dan dimanfaatkan dengan baik oleh BSI," tutup dia.
