PINUSI.COM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mendesak semua pimpinan KPK saat ini, mundur dari jabatannya.

Hal tersebut mengingat Polda Metro Jaya menetapkan mantan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan memeras eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Saat ini mundur saja karena gagal. Kalau mau mengakhiri dengan baik, kelima orang itu (pimpinan KPK) mundur saja," kata Busyro kepada awak media, Minggu (3/12/2023).

Menurut Busyro, kelima pimpinan KPK di era Firli harus mundur, karena kasus Firli merupakan kegagalan pimpinan KPK. Terlebih, sistem di KPK adalah kolegial.

Dengan begitu, Busyro menyebut kegagalan Firli sebagai kegagalan kolegial, karena sistem kepemimpinan di KPK adalah kolegial.

"Apalagi menyangkut ketuanya, kok bisa seperti itu?" Ucapnya.

Dia menilai, pimpinan KPK harus segera diganti dengan yang baru serta dengan cara yang baru.

Menurutnya, presiden sebagai kepala negara atau pemerintahan bisa membentuk panitia seleksi yang lebih baik.

"Ganti yang baru, dan presiden jangan menggunakan cara yang lama, karena panselnya pansel yang tidak fair."

"Jadi panselnya itu sejumlah orang disampaikan kepada media, misalnya diambil tujuh, diambil 21 atau tiga kali, disampaikan ke media dan masyarakat diberikan hak untuk memberikan catatan kepada 21 itu," usulnya.

Selain itu, kata Busyro, pemerintah juga dilibatkan di pansel, tiga orang dan empat dari masyarakat sipil yang teruji rekam jejaknya. Sehingga, DPR tidak perlu lagi menyeleksi.

"DPR tidak menyeleksi lagi, mengesahkan. Kalau seleksi di DPR ada kepentingan politik, di balik kepentingan politik ada kepentingan pemilik modal, kalau DPR seperti itu sudah gagal menjadi lembaga demokrasi," paparnya.

Dengan demikian, Busyro juga berharap masyarakat sipil semakin semakin solid, terutama perguruan tinggi negeri yang selama ini terkesan bersikap diam.

"Kenapa dalam situasi seperti ini perguruan tinggi negeri yang dibiayai APBN diam?"

"Memilih diam itu tidak baik secara moral, NGO mulai bergerak, masyarakat sipil mulai kritis," imbuhnya. (*)