PINUSI.COM – Peringatan Hari Air Sedunia ke-29, jatuh pada hari ini. Sejak 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 22 Maret sebagai waktu peringatan hari air sedunia. Penetapan ini merupakan salah satu bentuk upaya mencegah krisis air global di masa depan.
Ide penetapan ini disepakati dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brasil. Yang kemudian oleh Majelis Umum PBB kukuhkan menjadi penetapan peringatan hari air sedunia.
Di tahun-tahun berikutnya, penetapan ini merangsang kepedulian masyarakat dunia terhadap air. Negara-negara yang tergabung di PBB meyakini bahwa air dan sanitasi adalah kunci untuk pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
Kepedulian ini kemudian menjadi penggerak beragam kegiatan soal isu kepedulian terhadap air. Di antaranya, Tahun Kerja Sama Internasional di Bidang Air pada 2013 dan Dekade Aksi Internasional tentang Air untuk Pembangunan Berkelanjutan yang dimulai pada 2018 lalu hingga 2028 mendatang.
Pada perayaannya di tahun ini, tema yang diusung adalah tentang arti air bagi manusia, nilai sebenarnya, dan bagaimana kita dapat melindungi sumber daya vital ini dengan lebih baik. Nilai-nilai ini diangkat karena air memiliki nilai yang sangat besar dan kompleks bagi rumah tangga, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keutuhan lingkungan alam.
Berdasarkan data UN Water, lembaga PBB pemerhati air, mengungkapkan bahwa saat ini 1 dari 3 orang hidup tanpa bisa memenuhi pasokan air minum dengan aman. Diperkirakan, pada 2050, akan ada 5,7 miliar orang yang tinggal di daerah kekurangan air, sedikitnya selama satu bulan dalam setahun.
Diperkirakan juga, pada 2040 mendatang, permintaan energi global diproyeksikan meningkat lebih dari 25 persen dan permintaan air diperkirakan meningkat lebih dari 50 persen. Maka, menjaga pasokan air bersih sangat penting, termasuk juga menjaga sanitasi.
Pasokan air dan sanitasi yang memadai dapat menyelamatkan nyawa lebih dari 360.000 bayi setiap tahun. Persoalan tentang hal itu semakin menjadi sorotan dunia, utamanya selama masa pandemi Covid-19. Sebab, selama pandemi menerpa, semua orang diharuskan untuk rajin cuci tangan.
Kebersihan tangan diyakini efektif dalam menahan penyebaran Covid-19, serta penyakit menular lainnya. Akses air bersih otomatis menjadi kunci penting. Akan tetapi, berdasarkan data dari PBB melalui Sustainable Development Goal 6, sekitar 40 persen orang dari populasi di dunia atau sekitar 3 miliar orang tidak memiliki fasilitas untuk mencuci tangan dengan air dan sabun.
Indonesia merupakan salah satu negara terkaya dalam sumber daya air karena menyimpan 6 persen potensi air dunia, tapi pulau terpadat di negara ini terancam kehabisan air. Di luar hal itu, terdapat pula sederet persoalan lain yang bisa mengancam ketersediaan air di nusantara.
Kajian ekologi dan konservasi lahan basah atau Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), mempublikasikan hasil kajiannya pada Februari 2021 lalu. Hasil kajian itu menyebut bahwa sungai-sungai di Indonesia sudah beralih fungsi menjadi tempat sampah plastik.
Sungai Brantas dan Bengawan Solo pun telah masuk dalam daftar 20 sungai penyumbang sampah plastik ke laut. Hasil kajian juga mengungkapkan bahwa sejumlah pesisir di utara Jawa Timur, kini mulai tertutup sampah plastik.
Bahkan di bantaran kali Surabaya—mulai dari Mojokerto hingga Kota Surabaya—terdapat 320 titik buangan sampah ilegal. Menurut kajian tersebut, penyebab pembuangan sampah ilegal di badan sungai disebabkan 61 persen sampah tak terlayanani jasa pengumpulan yang disediakan pemerintah.
Sejauh ini, tercatat hanya 32 persen sampah saja yang mendapat layanan. Dampaknya, masyarakat mengelola sendiri, 47 persen sampah di antaranya dikelola dengan dibakar terbuka. Sementara, sampah yang bocor ke laut dan danau sebanyak 9 persen, dan sampah buang ke tanah kosong 5 persen, setiap tahunnya.
Sementara itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut, dalam waktu 10 tahun mendatang, beberapa pulau di Indonesia akan menderita krisis air parah. Demikian dikutip dari laman lipi.go.id, Senin (22/3/2021). Heru Santoso dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI pernah melakukan penelitian tentang Dampak Perubahan Iklim terhadap Neraca Air Pulau Jawa.
Penelitian ini menggunakan perangkat lunak MAGICC/SCENGEN, dengan Menyusun skenario potensi air di Jawa sampai pada tahun 2070. Alasan pemilihan rentang waktu tersebut untuk memperlihatkan perbedaan yang signifikan karena jika jarak waktunya terlalu pendek tidak terlalu terlihat dampaknya. Hasil kajiannya, memprediksi bahwa faktor terbesar penyebab krisis air di Jawa adalah perubahan iklim.
Hasil tersebut selaras dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Yang menyebut kelangkaan air akan terjadi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan.
Ancaman krisis air sejatinya sudah terjadi di tingkat global. Sekitar seperempat dunia menghadapi kekurangan air yang ekstrim, dari Yaman hingga India dan sebagian Amerika Tengah hingga Sahel Afrika. Kondisi ini diprediksi dapat memicu konflik, kerusuhan sosial, dan migrasi.
Hal tersebut diungkap oleh oleh World Resources Institute (WRI), sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Hasil kajian WRI mengungkapkan, dengan meningkatnya populasi dunia dan perubahan iklim yang membawa curah hujan yang tidak menentu, termasuk kekeringan parah, persaingan untuk mendapatkan air yang lebih langka meningkat. Ini dinilai akan memiliki konsekuensi yang serius.
Menurut WRI, saat ini setidaknya sebanyak 17 negara menghadapi tingkat tekanan air yang sangat tinggi, sementara lebih dari dua miliar orang tinggal di negara-negara yang mengalami tekanan air tinggi. Fakta lain yang WRI ungkap, 1 dari 4 anak di seluruh dunia akan tinggal di daerah dengan tekanan air yang sangat tinggi pada tahun 2040 mendatang.
Peter Gleick, salah satu pendiri Institut Pasifik yang berbasis di California, yang bersama-sama membuat laporan dengan WRI dan Water, Peace and Security Partnership, menuturkan perselisihan atas air selama ribuan tahun telah menjadi titik nyala, mendorong ketidakstabilan politik dan konflik.
