Sanksi ke militer Myanmar baru sebatas pembekuan rekening. Warga butuh tindakan yang lebih keras.

PINUSI.COM – Sanksi tegas bagi junta militer Myanmar. Dunia internasional mulai merespons situasi politik Myanmar yang memanas, akibat aksi kudeta militer. Pemberian sanksi tidak cuma terjadi di dunia nyata, terjadi juga di dunia maya.

Seperti sanksi yang pemerintahan Amerika Serikat (AS) berikan, dengan cara membekukan akses para jenderal di Myanmar terhadap uang simpanan sebesar 1 miliar dolar AS—sekitar Rp 13,9 triliun—yang tersimpan di AS.

Sanksi ini merupakan amanat perintah eksekutif yang Presiden AS Joe Biden setujui, baru-baru ini. Biden juga menyarankan para jenderal Myanmar untuk segera menyerahkan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin sipil.

Biden juga mengingatkan, agar junta militer Myanmar tidak menggap enteng ucapannya. Karena jika anggap remeh, AS tidak akan segan-segan untuk memberlakukan tindakan tambahan serta merangkul negara-negara lainnya untuk merapatkan barisan, ramai-ramai beri sanksi.

Langkah Biden ini merupakan buntut dari tindakan pihak junta militer Myanmar yang telah melakukan serangkaian penangkapan, Setidaknya satu dokter ikut tertangkap, karena terlibat dalam kampanye pembangkangan sipil.

"Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat. Kami membekukan aset-aset pemerintah Burma, sambil terus mendukung perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan area lain yang menguntungkan rakyat Burma," kata Biden melansir Reuters.

BACA JUGA:
PBB MESTI BERHATI-HATI DALAM MERESPONS PERMINTAAN PARLEMEN MYANMAR

Ketika Washington mengumumkan sanksi putaran pertama terhadap Myanmar, anggota parlemen Uni Eropa menyerukan tindakan serupa dari negara anggotanya. Inggris mengatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk memberi hukuman bagi pejabat militer yang menggulingkan pemerintahan Suu Kyi.

Sedangkan di jagat maya, media sosial Facebook mengatakan akan menghentikan visibilitas konten yang oleh militer Myanmar lancarkan. Yang pihak Facebook sebut sebagai bentuk penyebaran informasi yang salah, pasca kudeta. Maka dari itu, Facebook berencana menangguhkan pengiriman permintaan penghapusan konten oleh lembaga pemerintah Myanmar.

Pendukung Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) sambut baik meski sebenarnya butuh tindakan lebih keras lagi. Agar militer tergeser dari kekuasaan, serta akui kemenangan NLD dalam pemilihan, November 2020. Harapan ini senada dengan para pendukung Aung San Suu Kyi, yang belakangan ini ramai-ramai turun ke jalan, berunjuk rasa.

"Membutuhkan lebih banyak hukuman dan tindakan untuk melawan pejabat dan jenderal Myanmar. Kami menderita setiap siang dan malam akibat, ingin menyelesaikan ini secepatnya," kata salah seorang pendukung, Moe Thal (29) kepada Reuters, Jumat (12/2/2021).