PINUSI.COM - Ketua DPR Puan Maharani mengakui hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang didorong di Parlemen Senayan, jalan di tempat.

Puan mengatakan, sampai sekarang usulan interpelasi yang digagas PDIP itu tak berprogres karena berbagai alasan 

"Belum, belum ada pergerakan," kata Puan Maharani kepada wartawan, Jumat (29/3/2024).

Menurut Puan, salah satu alasan mandeknya usulan hak angket di DPR, lantaran partai-partai politik penggagas hak angket masih melihat dinamika di lapangan.

Dia lantas mengatakan, interpelasi adalah hak istimewa para anggota DPR.

Jika usulan itu dirasa berguna, maka bakal ditindak lanjuti, karena mendapat dukungan dari semua fraksi.

Sebaliknya, hak angket bakal bubar di tengah jalan jika dirasa tak berguna. 

"Itu hak anggota, kalau kemudian itu memang bisa berguna baik, ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah bagaimana di lapangannya," ucapnya. 

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai, usulan hak angket bakal kandas di tengah jalan.

Dia mengaku saat ini fraksi-fraksi penggagas hak angket mulai melupakan agenda tersebut.

Mereka mulai realistis dan mulai menerima kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

“Menurut saya kalau yang di DPR ini sudah move on, pemilu sudah berlalu, sudah selesai, hasilnya juga sudah ketahuan," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman bahkan berani memprediksi, sebanyak 70 persen anggota DPR bakal menolak hak angket dengan berbagai alasan. 

"Kalau anda cek coba deh misalnya, random ngobrol dengan temen-temen anggota DPR, sebagian besar mungkin ada 70 persen sudah move on, yang lainnya ya apa, enggak bersikap menolak juga soal persatuan ini," tuturnya.

Menurut Habiburokhman, tak ada urgensinya mendorong hak angket.

DPR, kata dia, lebih baik  fokus bekerja menuntaskan berbagai tugas yang masih mandek di sisa masa jabatan mereka.

Masalah sengketa pemilu, lanjut Habiburokhman, biarlah diselesaikan lewat jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Nah, kita sekarang fokus punya agenda-agenda yang penting di depan mata."

"Jadi sudah pada move on, tapi enggak tahu nanti di pimpinan partai masing-masing," paparnya. 

Hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 diusulkan oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diwakili PDIP dan PPP, serta kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang didukung NasDem, PKB, dan PKS. 

Namun, belakangan NasDem dan PKS telah mengakui kekalahan mereka pada Pilpres 2024, dan menerima kemenangan Prabowo-Gibran. 

Hal ini yang kemudian memunculkan isu keretakan di kubu Anies-Muhaimin.

NasDem disebut-sebut bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu ini semakin menguat, setelah Prabowo-Surya Paloh menggelar pertemuan tertutup di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/2024). (*)