PINUSI.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pemerintah, katanya, harus bertanggung jawab pada sistem penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun PSI dipimpin putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

"Pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden, bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden," kata Anies di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024).

Anies menyadari sistem penghitungan suara KPU kerap membuat polemik.

Ia menegaskan,hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik.

"Jangan sampai nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat semua. Nila setitik rusak susu sebelanga."

"Begitu terjadi peristiwa seperti ini maka akan merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat akan hilang terhadap proses pemilu kemarin," tutur Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pengawasan terhadap proses pemilu harus selalu diperketat secara berjenjang. Sehingga, inisiatif untuk menggelar pemilu yang demokratis terus menerus dipegang.

"Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya, tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan, walaupun tanpa diperintah. Tapi inisiatif-inisiatif itu bisa terjadi," ujar Anies.

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan perolehan suara PSI yang naik signifikan berdasarkan data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

PSI memperoleh 2.403.321 suara atau sudah tembus 3,13 persen berdasarkan data per Minggu (3/3/2024), pukul 16.07 WIB.

Data yang masuk baru sebesar 65.81 persen, dan dihimpun dari 541.785 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 823.236 TPS.

Di sisi lain, pada data dari hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, suara PSI tidak mencapai tiga persen. Hal itu menuai pertanyaan dari berbagai pihak. (*)