PINUSI.COM - Wakil Presiden Maruf Amin mengaku tak mengetahui alasan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari posisi kepala dan wakil kepala  Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Sebab, sampai sekarang, mereka belum memberikan penjelasan kepada Maruf terkait keputusan tersebut.

Ditambah lagi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, kata Maruf, juga tak memberi penjelasan apa pun terkait peristiwa itu. 

"Saya tidak tahu ya alasannya kenapa itu, Pak Pratikno tidak menjelaskan,” kata Maruf, Rabu (5/6/2024). 

Maruf mengatakan, masyarakat tak seharusnya meributkan alasan yang melatarbelakangi pengunduran diri  Bambang dan Dhony.

Dalam sebuah instansi atau kelompok, pengunduran diri, kata Maruf, adalah hal lazim, jamak terjadi di berbagai lembaga. 

“Saya kira (pengunduran diri) biasa di dalam proses kita pembangunan itu kan ada yang mundur ada yang kemudian diganti," jelasnya. 

Maruf berharap pengunduran diri kedua pimpinan otorita IKN itu tak membawa dampak apa pun terhadap proyek yang berlokasi di Kalimantan Timur itu.

Dia berharap IKN tetap dikebut tanpa hambatan berarti, sehingga bisa tuntas sesuai target. 

Maruf tampak sangat percaya dengan kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN, dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN, menggantikan posisi Bambang dan Dhony. 

"Karena sudah ada yang menggantikan sementara, dan kita harapkan ini tetap berjalan dengan baik."

"Saya kira memang Pak Basuki kan memang terus-terusan di awal sudah menjalankan tugas itu sebagai Menteri PUPR pembangunannya, jadi artinya sementara ini tidak terjadi kekosongan," tambahnya.

Dipanggil Komisi II DPR 

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II Yanuar Prihatin mengatakan, pihaknya sedang menjadwalkan memanggil pihak eksekutif dan Otorita Ibu Kota Nusantara, setelah dua pucuk pimpinan itu mengundurkan diri. 

Pemanggilan dilakukan untuk menggali lebih dalam hal-hal yang melatarbelakangi pengunduran diri Bambang dan Dhony, yang dilakukan secara mendadak itu. 

Menurut Yanuar, alasan pengunduran diri itu mesti dipaparkan dengan gamblang kepada masyarakat Indonesia, demi meminimalkan spekulasi liar yang justru mengganggu kelanjutan pembangunan proyek yang berlokasi di Kalimantan Timur itu. 

"Apa sebenarnya yang terjadi? Sebab itu Komisi II akan memanggil pemerintah dan pengelola OIKN untuk menjelaskan."

"Publik juga harus tahu, agar tidak ada spekulasi terlalu jauh," papar Yanuar. 

Hengkangnya Bambang dan Dhony dari pucuk pimpinan Otorita IKN, disebut-sebut karena tak mampu memenuhi target yang diberikan pemerintah.

Isu tersebut sekaligus membantah kabar yang menyebut keduanya memilih mengundurkan diri.

Bambang dan Dhony disinyalir didepak pemerintah karena tak mencapai target. 

Yanuar  menegaskan, desas-desus seperti ini harus segera ditanggapi pemerintah dan pengurus Otorita IKN.

Mereka harus memberi penjelasan kepada masyarakat, supaya kepercayaan publik soal proyek kebanggan presiden Joko Widodo itu tak tergerus. 

"Apakah ini cermin adanya perbedaan kepentingan atau konflik tersembunyi antara pengelola OIKN dan pemerintah atau stakeholders lainnya?"

"Atau sekadar soal manajemen, di mana OIKN tidak mampu mencapai target pekerjaan?"

"Atau mungkin ada penyimpangan? Dan pasti banyak pertanyaan lainnya."

"Semuanya harus dijelaskan pemerintah, mengingat IKN ini proyek strategis nasional yang mendapat perhatian luas, menelan anggaran sangat besar, wajar jika kejadian ini mengundang perhatian luas," ulasnya. (*)