PINUSI.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengkritik rencana presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang berencana membentuk kabinet jumbo berisi 40 menteri. 

Menurut Jusuf Kalla, postur kabinet kerja yang lumayan besar itu adalah keputusan politis.

Pembentukan kabinet seperti itu, kata dia, condong ke praktik politik bagi-bagi kekuasaan. 

Jusuf Kalla lantas membandingkan kabinet kerja di Amerika Serikat yang hanya diisi 15 menteri, yang jauh lebih efektif.

Dia juga mengungkit  postur kabinet era Soekarno, yang disebutnya sempat diisi 100 menteri, yang justru tumpul karena pembentukan kabinet bertujuan politis. 

"Itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, bukan zaken kabinet, tetapi kabinet yang lebih politis."

"Pernah kita 100 menteri itu hanya politis saja, memberikan kesempatan semua orang, tetapi enggak bisa jalan," kata JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, ditulis pada Rabu (8/5/2024).

Terkait pernyataan tersebut, pengamat politik Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi mengatakan, pandangan Jusuf Kalla sudah berlebihan.

Menurutnya, pembentukan kabinet tidak bisa lepas dari  tujuan politis.

Sebab, presiden dan wakil presiden terpilih didukung partai politik. 

Bagi Reza, mustahil rasa sebuah kabinet kerja pemerintah diisisi orang teknokrat.

Orang-orang partai jelas bakal mengambil bagian dalam kabinet kerja, dan itu merupakan konsekuensi dari negara demokrasi yang menganut multi-partai. 

"Presiden dan wakil presiden terpilih didukung oleh koalisi partai, tentu saja pembentukan kabinet pasti bersifat politis,” papar Ade. 

Reza mengatakan, meski pembentukan kabinet kerja di Indonesia tak lepas dari tujuan politis, presiden dan wakil presiden terpilih juga tak menunjuk menteri secara serampangan, hanya untuk mengakomodir kepentingan partai pengusung. 

Bagi Reza, ada pertimbangan khusus yang sudah dipikirkan masak-masak oleh presiden dan wakil presiden terpilih.

Misalnya, pertimbangan mengenai kinerja calon menteri yang akan diangkat, sehingga meski pembentukan kabinet bertujuan politis, para menteri yang diberi mandat mampu menunjukkan performa memuaskan.  

"Tentu saja Presiden terpilih yang tahu kebutuhannya," imbuhnya.(*)