Pinusi.com – Setelah kejadian kritik yang BEM UI lakukan terhadap Presiden Jokowi, BEM Unnes juga melakukan tindakan yang sama.

Tidak hanya Presiden Jokowi, namun Wakil Presiden, Ma’ruf dan Ketua DPR, Puan Maharani juga terkena kritikan.

Melalui akun Instagram @bemkmunnes, mereka menjabarkan dasar kritik untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf dan Ketua DPR, Puan Maharani.

BEM Unnes mengunggah foto yang berjudul “Indonesian Political Troll” pada Selasa (06/07/2021).

Dalam unggahannya, BEM Unnes memberikan presiden Jokowi julukan ‘The King of Lip Service' sama dengan BEM UI, Kemudian memberikan julukan ‘The King of Silent’ untuk Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, dan julukan ‘The Queen of Ghosting’ untuk Ketua DPR, Puan Maharani.

KRITIK UNTUK PRESIDEN JOKOWI

Dalam unggahan tersebut, Presiden Jokowi terkena kritik karena dinilai kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan sering kali mengingkari janji politiknya.

“Misalnya perihal hutang negara komitmen terhadap demokrasi dan penangan pandemi”, tulis akun @bemkmunnes dalam caption nya.

BEM Unnes menyertai perbandingan antara janji dan fakta yang terjadi untuk membuktikan pengingkaran janji yang Presiden Jokowi lakukan.

Dalam caption juga tertulis bahwa walaupun pemerintah tampak sudah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, namun fakata menunjukkan hal – hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal.

KRITIK UNTUK WAKIL PRESIDEN, MA'RUF AMIN

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mendapat julukan ‘The King of Silent’. Karena ketidakhadirannya dalam mengisi kekosongan yang tidak mampu Presiden Jokowi lakukan di masa pandemi.

“Tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara khusunya di masa pandemi”, tulis dalam caption.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin juga dinilai aneh dalam memberikan tanggapan yang ia lakukan beberapa kali di muka publik.

Karena terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama islam.

KRITIK UNTUK KETUA DPR, PUAN MAHARANI

Sedangkan kritik yang Ketua DPR, Puan Maharani dapatkan adalah mengenai peran Ketua DPR yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode sekarang.

BEM Unnes menilai hal tersebbut tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

Penilaian ini berkaitan dengan pengesahan UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan penundaan pengesahan RUU PKS yang sebenarnya lebih mendesak dan masyarakt membutuhkan pengesahannya untuk keamanan bersama.

serta tindakan Ketua DPR, Puan Maharani yang mematikan microfon sempat kontroversial.

Keberanian BEM Unnes dalam melakukan kritik terhadap pemerintah ini menjadi sorotan jagat media sosial dan mendapat banyak dukungan.