PINUSI.COM - Bank Dunia (World Bank) merekomendasikan Pemerintah Indonesia menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak, untuk berbagai barang dan jasa.

Tujuannya, untuk meningkatkan penerimaan PPN dengan cepat. Karena, saat ini masih ada sebagian barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN.

Bank Dunia telah mencatat sepertiga potensi penerimaan PPN atau 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) di Indonesia, hilang akibat pembebasan PPN.

BACA LAINNYA: Ini Dua Tantangan Majukan Perekonomian Digital di Indonesia

Padahal, hal tersebut dinilai sangat pas untuk mendanai anggaran bantuan sosial yang diperluas pada 2019 lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung rekomendasi dari Bank Dunia tersebut.

Ia menilai Bank Dunia berusaha mendorongnya untuk mengambil risiko politik, yaitu PPN sembako dan pendidikan.

BACA LAINNYA: Sri Mulyani Berbagi Pengalaman Kelola Krisis dengan Menteri Keuangan Fiji

Menurutnya, pendidikan adalah sesuatu yang dibutuhkan, maka dari itu harus dikecualikan PPN-nya.

Terutama, bagi sekolah umum yang memang kebanyakan muridnya berasal dari kalangan menengah bawah, berbeda dengan dengan sekolah papan atas yang muridnya kebanyakan berasal dari kalangan menengah atas. Maka, perlakuannya harus dibedakan.

Meski setuju, Sri Mulyani mengungkap harus ada pertimbangan dan melihat kebutuhan masyarakat, tanpa meratakan semuanya.

Karena, menurutnya untuk apa memiliki rancangan ekonomi yang baik jika tidak didukung dengan politik? Nantinya, hal itu hanya menjadi laporan, sehingga harus menciptakan ruang fiskal yang penting baginya untuk menciptakan ruang politik. (*)

Editor: Yaspen Martinus