search:
|
PinNews

Minta Prabowo Hati-hati Tunjuk Menteri dari NasDem, Loyalis Jokowi: Dua Menteri Sebelumnya Terbukti Korupsi Secara Brutal dan Luar Biasa Rakus

Yohanes A.K. Corebima/ Sabtu, 04 Mei 2024 10:00 WIB
Minta Prabowo Hati-hati Tunjuk Menteri dari NasDem, Loyalis Jokowi: Dua Menteri Sebelumnya Terbukti Korupsi Secara Brutal dan Luar Biasa Rakus

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta hati-hati memberi jatah menteri kepada Partai NasDem. Foto: X@Miduk17


PINUSI.COM - Rudi Valinka, pegiat media sosial sekaligus loyalis Presiden Joko Widodo, meminta presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, hati-hati memberi jatah menteri kepada Partai NasDem yang baru bergabung ke koalisi Indonesia Maju (KIM), usai takluk di Pilpres 2024. 

Rudi Valinka mengutarakan hal ini, lantaran dua dari tiga menteri dari NasDem yang duduk di dalam kabinet Presiden Jokowi terjerat kasus korupsi.

"2 dari 3 menteri Nasdem periode 2019-2024 terbukti Korupsi secara brutal dan luar biasa rakusnya," cuit Rudi di akun X@kurawa, Sabtu (4/5/2024).

Kedua menteri dari NasDem yang menggasak duit negara itu adalah mantan Menkominfo Johnny G Plate dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kelakuan buruk dua menteri NasDem terdahulu ini, kata Rudi, mesti menjadi pelajaran penting bagi Prabowo-Gibran.

Demi meminimalkan kejadian serupa, Prabowo-Gibran diminta lebih selektif menunjuk menteri dari partai politik besutan Surya Paloh itu.

"Prabowo-Gibran harus benar-benar selektif," pintanya.

NasDem bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran, usai capres-cawapresnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, kalah telak di  Pilpres 2024. 

Kendati diterima dengan baik oleh kubu Prabowo-Gibran, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tak berani membahas jatah menteri bersama Prabowo-Gibran. 

"Ya kan ada perasaan sungkan-sungkan juga kan," ucap Paloh.

Paloh mengatakan, sejak mulai bergabung beberapa pekan lalu, hingga kini dirinya  bersama Prabowo atau parpol di koalisi, sama sekali tak  membahas jatah menteri untuk masing-masing Parpol.

Paloh menegaskan pengangkatan menteri di dalam kabinet kerja adalah hak Prabowo, yang tak bisa diintervensi pihak lain termasuk parpol koalisi. 

"Memang yang punya otoritas untuk itu kan kalian tahu," ujarnya. (*)



Editor: Yaspen Martinus
Penulis: Yohanes A.K. Corebima

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook