PINUSI.COM - Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, yang tengah disusun Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono beserta jajarannya.

Menurutnya, RKPD tersebut belum fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.

Untuk itu, ia meminta Pemprov Jakarta menyisir kembali kegiatan dan menetapkan berdasarkan skala prioritas. Sehingga, APBD Jakarta berkualitas.

"Karena ini Jakarta PAD-nya lumayan, APBD-nya besar, tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta," ucapnya lewat keterangan tertulis, Rabu (24/4/2024).

Pras, sapaan karibnya, mengaku telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kota. 

Ia melihat masih banyak program kerja normatif yang masuk dalam program kegiatan anggaran.

"Jadi Pak Wali Kota, camat, lurah, semua, kalau Musrenbang itu betul-betul kritis."

"Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan," ujarnya.

Demi tercapainya Jakarta sebagai kota global dan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi menjadi ibu kota Negara, Pras mendorong Pemprov Jakarta membuat terobosan kerja.

"Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan saya."

"Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada pemukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara, namanya Johar dan Tanah tinggi.”

“Mana pemerintah daerah? Yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini," tuturnya. (*)