PINUSI.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berlokasi di pinggir pantai agar tetap mematuhi terkait aturan garis pantai yang berlaku. Hal itu penting agar masyarakat tetap bisa berkegiatan sebab pantai merupakan kawasan publik.

“Jadi perlu digarisbawahi adalah investor harus tetap memperhatikan aturan-aturan garis pantai. Tidak ada yang namanya pantai pribadi. Semuanya adalah kawasan publik,” tegas Menparekraf Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (3/6).

Hal itu disampaikan Sandiaga sebagai respons terhadap perselisihan antara wisatawan dan pihak hotel di Desa Soba Wawi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat pada 25 Mei 2024. Perselisihan terjadi setelah adanya larangan dari pihak hotel kepada wisatawan yang hendak melakukan kegiatan surfing.

Aktivitas surving di salah satu pantai di Indonesia. Foto: Kemenparekraf

Menparekraf Sandiaga menegaskan soal aturan kepemilikan dan pemanfaat fungsi pantai yang telah diatur secara tegas dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.  Disebutkan, pantai adalah area publik dan merupakan tanah milik negara. Karena itu dilarang untuk dijadikan sebagai area privat atau diprivatisasi.

“Jadi kami akan terus berkoordinasi, bekerja sama dengan Pemda untuk sosialisasi dan agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan akses bagi publik. Selama tidak mengganggu ketertiban dan keamanan,” terang Sandiaga.

Pada kesempatan itu, Sandiaga juga mengimbau stakeholders agar terus menerapkan prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.  Mulai dari pengelolaan berkelanjutan (bisnis pariwisata), ekonomi berkelanjutan jangka panjang (sosio ekonomi), keberlanjutan budaya yang harus selalu dikembangkan dan dijaga (sustainable culture), serta aspek lingkungan terjaga dan terpelihara dengan baik (environment sustainability).