PINUSI.COM - Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Dalam penyampaian aspirasinya, LBM PWNU Jabar memiliki tiga rekomendasi untu ditindaklanjuti. 

"Rekomendasi pertama, mendorong judicial review UU DKJ, khususnya Bab IX Kawasan Aglomerasi pasal 51 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1, 2 dan 3," kata Ketua Dewan Penasehat LBM PWNU, KH Ahmad Muthohar di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan Setia Budi, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Kiai Muthohar mengatakan rekomendasi kedua  yakni mendorong lahirnya UU tentang Aglomerasi untuk tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jakarta dan Banten, yang berprinsip pada keadilan dan pemerataan dengan beberapa ketentuan.

Menurutnya yang pertama,dapat menguntungkan seluruh masyarakat Jawa Barat, Jakarta dan Banten, bukan sebagai ajang memperkaya segelintir konglomerat.

"Kedua, memprioritaskan potensi SDM lokal dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri," tutur Kiai Muthohar.

Ketiga, mengantisipasi dampak negatif secara maksimal pada lingkungan, budaya, agama dan pendidikan dan sosial masyarakat sekitar.

"Keempat, mengawal secara optimal distribusi CSR untuk kepentingan masyarakat lokal," ujar Kiai Muthohar. Kelima, dalam proses alih fungsi lahan masyarakat menjadi lahan industri, pemerintah harus memakai prinsip ganti rugi yang proporsional, layak dan adil, kepada pemilik lahan.

"Terakhir, menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional untuk menghindari impor," tutur Kiai Muthohar. Sedangkan rekomendasi ketiga, Kiai Muthohar menyebut LBM PWNU Jabar mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 yang menempatkan pengambilan keputusan oleh semua elemen masyarakat tanpa ada yang ditinggalkan, sehingga tercipta produk undang-undang yang berkeadilan.

Ketua DPD RI mengucapkan terima kasih atas aspirasi terkait UU Daerah Khusus Jakarta, yang telah disampaikan kepada dirinya. LaNyalla juga bersyukur salah rekomendasinya adalah agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

"Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LBM PWNU Jabar yang memiliki kesadaran sama dengan DPD RI, bahwa bangsa ini memang harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan melalui amandemen dengan teknik adendum," tutur LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan akan meneruskan rekomendasi LBM PWNU Jabar terkait UU DKJ dan pentingnya bangsa ini kembali ke konstitusi asli bangsa Indonesia, kepada pihak-pihak terkait. 

"Terkait UU DKJ, saya akan teruskan aspirasi ini kepada Wakil Presiden dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas pihak pembuat Peraturan Pemerintah dan Ketua DPR RI, sebagai pihak pembentuk UU,” tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002, menggeser pemegang kedaulatan rakyat di negara ini. Sebelum dilakukan amandemen, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, melalui wakil mereka yang lengkap yang berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

“Setelah diamandemen, kekuasaan menjalankan negara hanya ada di tangan partai dan presiden terpilih," terang LaNyalla.