PINUSI.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membandingkan bantuan sosial (bansos) di Indonesia, dengan sejumlah negara di dunia yang juga menerapkan program tersebut.

Hal ini disampaikan Airlangga dalam lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). 

Pada sidang kali ini, Airlangga dan sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dihadirkan menjadi saksi, untuk menjelaskan penyaluran bansos, yang oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dituding telah dipolitisasi pemerintah untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesaksiannya, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, penyaluran bansos yang dilakukan pada akhir 2023 atau menjelang Pilpres 2024, sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan politik.

Penyaluran bansos ketika itu dilakukan, karena masyarakat memang sangat membutuhkannya, karena kelangkaan beberapa bahan pokok buntut badai El Nino. 

Airlangga mengatakan, penyaluran bansos di pengujung 2023 tidak hanya dilakukan di Indonesia.

Namun, beberapa negara seperti, India, Malaysia, hingga Singapura juga melakukanya, karena mereka juga terdampak El Nino yang bikin kebutuhan pokok menjadi barang langka. 

"Bansos di Indonesia, misalnya bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9 persen dari penduduk."

"Ini lebih rendah dari Malaysia 25,6 persen, Singapura 41,7 persen, dan India 55,6 persen, dan Amerika 12,1 persen," beber Airlangga.

Bantahan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang juga dihadirkan menjadi saksi pada sidang PHPU hari ini. 

Dia mengatakan, pemerintah dari jauh-jauh hari telah menjadwalkan pemberian bansos kepada masyarakat.

Bahkan, itu sudah direncanakan sebelum para penyelenggara pemilu menetapkan hari pencoblosan pada Pemilu 2024.

Jadi, baginya pembagian bansos sama sekali tak ada hubungannya dengan pemilu. 

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan, kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu.”

“Perlu kami tegaskan, pelaksanaan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal, untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan, dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem,” papar Muhadjir. 

Muhadjir mengatakan, pemerintah menyalurkan bansos secara terjadwal, untuk mengebut target demi menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah, kata dia, menarget dapat menekan angka kemiskinan hingga 6,5 atau 7,5 persen pada 2024.

Pada 2024, angka kemiskinan mencapai 9,36 persen.

Pemerintah juga menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada 2024, sehingga penyaluran bansos memang sengaja dimasifkan.  

"Perlu kami sampaikan Yang Mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen," terangnya.(*)