PINUSI.COM - Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek), untuk meninjau kesiapan pasokan listrik selama Bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.

Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki lokasi yang belum dialiri listrik dengan baik.

Melihat hal itu, anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mendorong PT PLN (Persero) meningkatkan cakupan wilayah yang dialiri listrik.

"Kalteng ini kan elektrifikasinya sudah 99 persen, tetapi tidak semuanya (dilakukan) oleh PLN, tetapi (juga) oleh swadaya masyarakat."

"Masih ada 400 desa yang belum teraliri listrik. Sebenarnya ini kan merupakan kewajiban negara untuk memberikan keadilan energi," ujar Mukhtarudin, dikutip dari laman DPR, Senin (10/4/2023).

BACA LAINNYA: Komisi V DPR Minta Menhub Atasi Mahalnya Harga Tiket Transportasi Jelang Mudik Lebaran

"Oleh karena itu kita dorong bahwa tahun 2023 ada 123 desa yang mudah-mudahan bisa tersambung dengan aliran listrik PLN."

"Target kita 2024 masih ada sekitar 200-an desa lagi yang masih harus kita selesaikan," imbuh Mukhtarudin.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Hermanto menambahkan, pemerataan listrik di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, menjadi salah satu perhatian khusus, terutama bagi anggota Komisi VII DPR dapil Kalimantan Tengah.

"Ada program BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik), LisDes (Listrik Masuk Desa), kemudian  penerangan jalan umum dan sebagainya."

"Saya kira tadi sudah menunjukkan bahwa PLN memang sudah melakukan banyak upaya, supaya listrik itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia," paparnya.

BACA LAINNYA: Pemerintah All Out Siapkan Kelancaran Arus Mudik dan Balik Lebaran 2023

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR juga memandang penting realisasi anggaran atau modal dari PT PLN (Persero) yang ada, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa-desa yang sudah masuk ke dalam rencana, demi pemerataan listrik di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. (*)

Editor: Yaspen Martinus