PINUSI.COM - Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana mengingatkan bahwa pengangkatan seseorang untuk menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus didasarkan pada kompetensi.

Asep menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap maraknya kader partai politik yang belakangan ini diangkat sebagai komisaris BUMN.

"Kalau boleh, ada tim fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan, red.) yang mengkaji kapasitas dan kompetensi setiap calon agar relevan dengan jabatannya," ujar Asep, Jumat (14/7).

Selain itu, Asep memandang perlu adanya regulasi yang khusus mengatur terkait kriteria komisaris BUMN. Regulasi itu yang seharusnya menjadi pedoman.

"Regulasi mengenai kriteria personal juga perlu dikaji agar kesempatan tidak berputar pada pihak-pihak tertentu sehingga tidak ada kemungkinan sejumlah figur yang kompeten tidak mendapat giliran," ujarnya.

Sejumlah kader partai telah diangkat menjadi komisaris, di antaranya, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Berikutnya, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia, dan kader Partai Gerindra Siti Nuriza Puteri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad turut berkomentas soal kader partainya menjadi komisaris BUMN.

"Ini 'kan dimasukkan satu untuk kemudian ikut bersama-sama bagaimana membesarkan BUMN yang ada dengan kapasitas dan keilmuan yang dimiliki," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Ia menambahkan, "Dan kalau dicek latar belakangnya, cek saja itu nanti 'kan bisa dilihat keilmuannya.”