PINUSI.COM-JAKARTA, 2 Juni 2025 - Ketua Komite Keamanan Haji Letjen Mohammed Al-Bassami mengatakan, pihaknya juga telah menghentikan 269.000 orang yang berupaya memasuki Mekkah tanpa izin haji.
“Petugas Keamanan Publik telah menangkap 1.239 orang yang berupaya mengangkut jemaah haji ilegal, dan memberikan sanksi kepada lebih dari 75.000 pelanggar aturan haji. Tim keamanan juga membongkar lebih dari 415 kantor haji palsu,” kata Al-Bassami dalam konferensi terkait pemberlakuan tindakan hukum selama musim haji 2025, Minggu (1/6/2025)
Al-Bassami mengatakan bahwa Keamanan Publik Saudi menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan penegakan aturan haji. Ia menekankan bahwa personel keamanan akan mengawasi siapa pun yang melanggar peraturan haji.
Al-Bassami mengatakan bahwa Keamanan Publik telah menolak masuk 110.000 kendaraan di sejumlah pintu masuk Mekkah karena mengangkut jamaah haji yang tidak sah. Ia juga menyita lebih dari 5.000 kendaraan yang berencana mengangkut jamaah haji tanpa izin.
Selama musim haji Keamanan Publik Saudi telah mengaktifkan pos-pos pemeriksaan keamanan permanen di pintu-pintu masuk ke Mekkah untuk menangkap para pelanggar.
Direktur Jenderal Paspor Mayjen Saleh Al-Murabba mengungkapkan bahwa jumlah jamaah haji yang datang dari luar negeri telah melampaui 1,47 juta. Jumlah negara yang mendapatkan manfaat dari Inisiatif Rute Makkah telah meningkat menjadi delapan negara dengan 12 titik keberangkatan.
Al-Murabba mengatakan bahwa Departemen Paspor telah berupaya memfasilitasi prosedur bagi para peziarah di negara-negara yang mendapatkan manfaat dari Inisiatif Rute Makkah, dengan menunjukkan bahwa mereka telah melengkapi pelabuhan dengan teknologi terkini dan menyediakan staf multibahasa untuk melayani para peziarah. “Kami memiliki tim lapangan yang dilengkapi dengan tas bergerak yang menyediakan layanan di semua lokasi dan membantu mengidentifikasi orang-orang yang tidak dikenal,” katanya.
Al-Murabba menghimbau para jamaah untuk segera pulang setelah musim haji berakhir agar tidak terjerat masalah hukum. Ia mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Paspor telah melakukan persiapan untuk memastikan kepulangan para jamaah setelah melaksanakan ritual haji.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan kemampuannya untuk menangani dengan tegas dan efektif segala hal yang dapat mengganggu keamanan haji. Kepresidenan Keamanan Negara mengungkapkan ketersediaan rencana keamanan yang kuat untuk mengelola kerumunan di fasilitas Jamarat selama haji. “Jamaah berada di mata kita, dan pelanggar berada dalam genggaman kita,” kata kementerian tersebut seraya menambahkan bahwa mereka memberikan perlindungan untuk menjaga ketertiban di tempat-tempat haji yang vital.
Kementerian menyatakan bahwa Pasukan Darurat Khusus akan melaksanakan misi lapangan untuk memastikan keselamatan jamaah dan mencegah penyusup dan pelanggar memasuki tempat-tempat suci tanpa izin. (Hidayatullah.com)
