PINUSI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemberian bantuan pangan cadangan beras (CBP) mungkin tidak akan diteruskan setelah Bulan Juni 2024.

Ia menegaskan, kelanjutan bansos beras tersebut tergantung pada ketersediaan anggaran.

Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi saat menyalurkan bansos beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Bansos beras sebanyak 10 kilogram diberikan kepada warga setiap bulan mulai Januari.

"Nanti setelah Juni, saya akan lihat lagi APBN kita, APBN-nya kalau cukup."

"Tapi saya tidak janji lho," ujar Jokowi sebagaimana dilaporkan oleh Biro Pers Sekretariat Presiden.

Pembagian bansos pemerintah selama tahun politik mendapatkan kritik, karena dianggap dapat memengaruhi dukungan terhadap calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi.

Meskipun demikian, Jokowi menegaskan bantuan pangan tersebut tidak ada kaitannya dengan politik, dan hanya terjadi di Indonesia.

Dalam sambutannya di Gudang Bulog Batangase, Jokowi menjelaskan bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah menghadapi kenaikan harga beras yang disebabkan oleh perubahan musim dan dampak BLT El Nino.

Meskipun pemerintah sudah membantah adanya politisasi bansos, Jokowi kembali menekankan bantuan pangan tersebut hanya ada di Indonesia.

Presiden didampingi oleh beberapa menteri dan pejabat saat menyalurkan bansos di Sulawesi Selatan.

Selain bansos beras, untuk tahun ini, Jokowi juga telah mengesahkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, yang akan diberikan kepada 18,8 juta warga, dengan total bantuan senilai Rp600 ribu per bulan untuk Januari, Februari, dan Maret.

Program ini menjadi pengganti BLT El Nino pada akhir tahun sebelumnya, dan pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan sosial sebesar Rp.78,06 triliun pada Januari 2024. (*)