PINUSI.COM - Bencana banjir yang menerjang Jakarta dalam sepekan terakhir menjadi sorotan sejumlah pihak.

Kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam mengentaskan masalah banjir pun dipertanyakan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Justin Adrian Untayana meminta Heru segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah pompa di Kali Sunter, untuk mengatasi masalah banjir di kawasan Jakarta Utara.

“Pembangunan rumah pompa bilamana diperlukan dan diajukan dalam RAPBDP (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan), tidak akan dan tidak pernah dipersulit dalam pembahasannya di DPRD,” ucapnya, Minggu (3/3/2024).

Meski demikian, Justin mengingatkan penanggulangan banjir di Jakarta solusinya tidak hanya satu.

Politisi muda ini menyebut, banyak hal yang harus dilaksanakan bersama.

“Penambahan rumah pompa harus diikuti dengan penertiban tata ruang, pengembangan dan revitalisasi jaringan mikro (jaringan tampung-alir air) sehingga pengaliran air ke sungai-sungai besar utama dapat berjalan dengan lancar,” kata Justin.

Justin juga mendorong untuk membangun ‘underground tunnel’ sebagai penunjang pengaliran air di DKI Jakarta.

Soalnya, banjir DKI Jakarta tidak hanya dapat terjadi karena hujan lokal semata, tapi juga kiriman kawasan hulu yakni dari Bogor dan Depok yang ada di Jawa Barat.

Walau banjir dan genangan yang terjadi pada Kamis (29/2/2024) lalu bisa surut beberapa jam kemudian, ustin meminta pemerintah daerah tidak berpuas diri.

Dengan anggaran triliunan rupiah yang tersimpan dalam APBD, pemerintah daerah harus mampu mengurangi titik genangan dan banjir setiap tahunnya.

“Genangan atau banjir dampaknya sama saja terhadap kendaraan bermotor, yaitu dapat merusak.

Para pemilik kendaraan telah ‘dinikmati’ pajaknya oleh Pemprov, dan sebagai imbal balik yang berkeadilan, maka Pemprov sepatutnya terus menerus berprogres untuk mengurangi titik genangan,” tuturnya

Justin mengapresiasi tim warna-warni (oranye, biru dan kuning) yang turut berjibaku dalam penanganan dan penanggulangan banjir di Jakarta.

Mereka dapat berkerja, lanjut Justin, dengan jam kerja yang lebih manusiawi, jika perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan banjir atau manajemen tata kelola air dilakukan secara tepat sasaran.

“Saya bersimpati pada tim warna-warni yang selalu menjadi garda terdepan setiap banjir melanda,” ucap Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Justin juga berpesan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Apalagi yang dia tahu, proses normalisasi sungai alam itu mulai melambat.

“Saya kira kerja sama antara Pemprov DI dengan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) harus lebih intens dan produktif,” ucap Justin.

Justin juga mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengakselerasi proses pembebasan lahan milik warga yang terdampak proyek normalisasi.

Lahan itu perlu dibebaskan karena akan digunakan sebagai jalur keluar masuk alat berat dalam proyek normaisasi.

Dalam proses pembebasan tanah warga, Justin mewanti-wanti potensi adanya mafia tanah.

Jangan sampai mafia tanah itu berkeliaran, sehingga merugikan pemerintah maupun pemilik tanah itu sendiri.

“Di RW 03 Cawang, Kecamatan Kramat Jati yang juga akan dibebaskan saya temukan ada ‘pihak luar’ yang mencoba bermain dengan beberapa oknum, sampai saya sendiri harus menghubungi Pak Heru dan audiensi lintas dinas-masyarakat-Kementerian di BPN Jakarta Timur pada 2022.”

“Akan tetapi saya percaya bahwa seberapa beratnya pekerjaan, pada akhirnya dapat diselesaikan juga bilamana ada peran aktif dalam penyelesaiannya,” beber Justin. (*)