PINUSI.COM - Calon presiden Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap, berupa cashback dari perusahaan asuransi. 

Gubernur Jawa Tengah dua periode itu dilaporkan bersama eks Direktur Utama Bank Jateng berinisial S, oleh Indonesia Police Watch (IPW).  

Nilai cashback itu diduga sekitar 16 persen yang dibagikan untuk tiga pihak.

Rinciannya, 5 persen untuk operasional Bank Jateng, 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5 persen untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. 

"IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi."

“Itu diduga terjadi dari 2014 sampai 2023. Jumlahnya besar loh, kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari Rp100 miliar untuk yang 5,5 persen tuh," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Rabu (6/3/2024). 

Laporan IPW telah dikonfirmasi KPK. Lewat juru bicaranya, lembaga antirasuah itu membenarkan laporan tersebut telah diterima KPK untuk kemudian ditindaklanjuti. 

 "Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud," ujar Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri. 

Respons TKN 

Pelaporan terhadap Ganjar Pranowo langsung direspons Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Mereka menilai upaya memperkarakan Ganjar hanya permainan politik pasca-pemilu. 

"Kami melihat ini suatu gerakan politik ya, bukan suatu murni gerakan yang menegakkan keadilan," ucap Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Chico Hakim. 

Chico Hakim lantas menuding pelaporan terhadap Ganjar adalah respons pihak tertentu atas wacana dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang berujung pada pengguliran hak angket di DPR.

Chico mengeklaim ada pihak yang saat ini ketar-ketir dengan isu dugaan kecurangan Pemilu 2024 tersebut. 

"Penilaian dari kami, dugaan kami ini adalah adanya ketidaksukaan dari berbagai pihak dengan kemudian mendorong untuk melakukan gerakan politik, dengan melaporkan Bank Jateng dan kemudian berimbasnya suatu magnetifitas dengan pak Ganjar," duganya. 

Chico menilai upaya memperkarakan Ganjar Pranowo terlampau dipaksakan, sebab laporan itu dipelopori oleh IPW yang merupakan semacam lembaga LSM, yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan para penegak hukum. 

"Ini suatu hal yang kami lihat dipaksakan, apalagi kalau kita lihat dari laman resmi IPW, fungsi-fungsinya dia beberkan di sana."

"Kami tidak melihat ada fungsi melaporkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Polri ke KPK."

"Dan ini terlihat dalam tanda kutip sangat kebetulan ketika Pak Ganjar orang pertama yang melontarkan untuk menggulirkan hak angket, kemudian terjadilah laporan seperti ini," papar Chico.(*)