search:
|
PinNews

Firli Bahuri Minta Dewan Pengawas KPK Tunda Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Setelah 18 Desember 2023, Ini Alasannya

Hasanah Syakim/ Kamis, 14 Des 2023 14:30 WIB
Firli Bahuri Minta Dewan Pengawas KPK Tunda Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Setelah 18 Desember 2023, Ini Alasannya

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri meminta Dewan Pengawas KPK menunda sidang dugaan pelanggaran etik terhadap dirinya. Foto: PINUSI.COM/Hasanah Syakim


PINUSI.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK menunda sidang dugaan pelanggaran etik terhadap dirinya. 


Hal tersebut mengingat Firli Bahuri masih menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terkait penetapan status tersangka oleh Polda Metro Jaya. 


"Pak FB (Firli Bahuri) minta sidang etik setelah 18 Desember 2023."


"Alasannya, beliau masih mengikuti praperadilan," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023)


Menurut Syamsuddin, Dewas KPK akan mempertimbangkan permohonan penundaan yang diajukan Firli.


Kendati begitu, dia memastikan sidang perdana kode etik Firli Bahuri tetap dibuka. 


"Sidangnya tetap dibuka. Kemudian Dewas memutuskan jadwal penggantinya, setelah itu ditutup sidangnya. Biasanya begitu," terangnya. 


Firli Bahuri, kata Syamsuddin, sebagai terlapor wajib hadir dalam sidang dugaan pelanggaran etik tersebut. 


"Kalau terlapor tidak hadir, maka kami tidak bisa melakukan sidang, kecuali tidak hadirnya untuk kesekian kali tanpa alasan yang jelas, misalnya," jelas Syamsuddin. 


Sebelumnya, Firli Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK, setelah beredar foto dirinya bersama eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. 


Dasar laporan tersebut adalah Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021, yang berisi larangan bagi setiap insan KPK untuk bertemu pihak berperkara di KPK.


Dewas KPK kemudian memutuskan melanjutkan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli Bahuri ke tahap persidangan kode etik, berdasarkan alat bukti dan keterangan 33 saksi. (*)



Editor: Yaspen Martinus
Penulis: Hasanah Syakim

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook