CSW 2021 usung nilai kesetaraan, pemberdayaan, penghapusan kekerasan dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

PINUSI.COM – Sidang CSW 2021, Commission on the Status of Women (Komisi Status Perempuan) kembali digelar di Markas Besar PBB, New York Amerika Serikat (AS). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga didapuk menjadi ketua delegasi Indonesia dalam pertemuan internasional ini.

General statement dan Ministerial Round Table adalah dua dari serangkaian agenda kegiatan sidang ke-65 ini. Di hadapan para delegasi negara sahabat, Bintang dengan bangga menyampaikan tentang apa-apa saja realisasi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap optimalisasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan nasional.

Bintang memaparkan, realisasi komitmen Indonesia diwujudkan melalui beberapa hal. Di antaranya, tindakan afirmatif dalam memastikan kuota 30 persen elektoral perempuan, kerangka tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dan pengarusutamaan gender.

Dia mengklaim, hal itu bukan retorika belaka. Buktinya, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen tingkat daerah—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)—telah mencapai 30,88 persen. Bahkan di tingkat nasional—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)—tampuk kepemimpinan ada di tangan perempuan.

Selain itu, dari seluruh anggota perlemen tingkat nasional, terdapat anggota perempuan sebanyak 20,8 persen. Dan kedepannya akan ditingkatkan melalui grand design mencakup rencana aksi dan strategis, guna memastikan partisipasi perempuan meningkat di ranah legislatif pada tahun 2030 mendatang.

Di sisi lain, Bintang akui, di jajaran eksekutif tingkat daerah, keterlibatan perempuan masih rendah. Hanya 8 persen perempuan yang menjabat sebagai pimpinan daerah tingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi. Sementara di tingkat desa, hanya terdapat 5,9 persen perempuan yang dapat kepercayaan untuk memimpin.

BACA JUGA:
AMERIKA SERIKAT SENTIL ISRAEL, CARI PERHATIAN DEWAN HAM PBB?

“6 dari 34 kementerian/lembaga, juga dipimpin oleh perempuan. Selain itu, 4 dari 13 Staf Khusus Presiden adalah perempuan,” katanya dalam keterangan resmi yang redaksi terima pada Selasa (16/3/2021) malam.

Untuk menanggulanginya, telah disiapkan beberapa program seperti Model Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan yang telah dibentuk sejak 2018, serta mengembangkan Sekolah Perempuan sebagai wadah pemberdayaan sosial oleh pemerintah daerah.

“Upaya ini dilakukan melalui Deklarasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak oleh Kemen PPPA bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ungkap Bintang.

Sementara, berkenaan kebijakan pengarusutamaan gender, Bintang mengklaim, telah berhasil membentuk lingkungan kondusif yang memudahkan akses bagi perempuan. Salah satu contohnya, Strategi Nasional Inklusi Keuangan, yang telah membuka peluang perempuan untuk dapat akses pendanaan juga meningkatkan kapasitas usaha, sekaligus literasi keuangan.

Sekadar informasi, CSW tahun ini mengusung tema ‘Partisipasi Penuh dan Efektif serta Pengambilan Keputusan Perempuan dalam Kehidupan Publik, serta Penghapusan Kekerasan, untuk Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan semua Perempuan dan Anak Perempuan.’

Sidang digelar secara hybrid—online dan offline—melibatkan 163 perwakilan negara anggota PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) dan perwakilan lembaga swadaya (NGO). Sidang ini resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, António Guterres dan politisi Turki, Volkan Bozkir, pada Senin (15/3/2021) kemarin.

Rencananya, akan digelar hingga tanggal 26 Maret 2021 mendatang. Bagi masyarakat umum yang ingin mengikuti jalannya sidang bisa mengaksesnya melalui laman https://webtv.un.org, kanal resmi milik PBB.