PINUSI.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi belanja negara dalam APBN 2023.

Hingga 31 Mei 2023, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.005 triliun atau 32,8% dari pagu.

“Sisi belanja negara mencapai Rp1.005,0 triliun atau Rp1.005 triliun."

BACA LAINNYA: BPK Minta Tambahan Anggaran Rp2,7 Triliun untuk 2024

"Ini artinya 32,8% dari total belanja negara sudah dibelanjakan dan ini naik 7,1%,” ujar Sri dalam konferensi pers APBN, dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (26/6/2023).

Belanja APBN ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan peran sebagai shock absorber menghadapi ketidakpastian.

Sepertiga dari belanja APBN digunakan untuk transfer ke daerah, demi perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.

BACA LAINNYA: Menkeu Ungkap 2 Masalah Indonesia Pensiunkan Dini PLTU Batu Bara

Komponen belanja negara ini terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp714,6 triliun atau 31,8% dari pagu.

Realisasi ini ditopang oleh belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp326,2 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp388,4 triliun.

Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH dan Kartu Sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI, bantuan bencana, dan pembangunan infrastruktur.

View this post on Instagram

A post shared by pinusi.com (@pinusidotcom)

Sementara belanja non-KL utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran kompensasi energi, dan penyaluran subsidi.

“Belanja pemerintah pusat, walaupun ini namanya pemerintah pusat, namun sebetulnya langsung dinikmati masyarakat."

"Kita lihat Rp326,2 triliun, belanja yang tadi telah dibelanjakan dari Rp714 triliun ini langsung dinikmati oleh masyarakat."

"Jadi dalam hal ini 51,2% lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat ini, terutama masyarakat miskin,” papar Menkeu. (*)

Editor: Yaspen Martinus