PINUSI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik karena sering 'turun gunung' menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam berbagai bentuk, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dan bansos berupa beras.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membela Jokowi, dan meminta masyarakat tidak meributkan bantuan sosial.

Langkah Jokowi untuk mendistribusikan bantuan sosial dikritik karena dilakukan pada proses Pemilu 2024. Selain itu, putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga ikut serta dalam pemilu, sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Bagi Luhut, Jokowi memiliki cara yang unik untuk turun ke lapangan dan membagikan bantuan sosial.

Dengan demikian, katanya, tidak perlu ada kegaduhan dalam isu bantuan sosial. Luhut juga menyatakan, dana pengadaan bansos yang diambil dari APBN, telah disetujui oleh DPR.

"Kalau orang bagi-bagi sembako presiden, orang terus ribut, menurut saya ngapain sih ribut? Itu sudah dibuat putusin DPR kok, APBN kok," ungkap Luhut dalam podcast Political Show Podcast CNN: Opung Luhut Is Back.

Luhut berusaha memastikan, gaya Jokowi dalam mendistribusikan bantuan sosial tidak terkait suasana politik menjelang pemilu.

"Bahwa diberikan emangnya dia suka kan. Bahwa ada implikasi, jangan dipolitik-politikin lah," ujar Luhut.

Sedangkan untuk gaya Jokowi yang membagikan bantuan sosial dengan cara turun gunung, Luhut menganggap hal itu wajar.

Karena, Luhut menilai Jokowi adalah pemimpin yang berasal dari latar belakang yang sangat miskin.

"Suatu ketika beliau pernah kasih tahu saya, 'Pak Luhut, orang kok bisa ngajari saya soal kemiskinan, saya lahir dari situ Pak Luhut, kami di bantaran Kali Solo itu, saya kalau pergi malam-malam beri bantuan malam-malam, karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup,' begitu cerita dia."

"Jadi dia latar belakangnya sudah tahu bagaimana susahnya orang yang miskin itu," papar Luhut.

Mengenai anggaran bansos yang nyaris membengkak, Luhut juga tidak mempermasalahkannya.

Selama anggaran APBN disetujui oleh DPR, katanya, seharusnya tidak ada masalah.

Faktanya, kata Luhut, mereka yang mengkritik anggaran bansos sering kali juga terwakili di DPR.

"Yang mutusin siapa sih? Kan sudah diputusin itu kan, semua yang ngomong ngoceh itu ada perwakilan di DPR juga kan? Lah ya sudah," cetus Luhut.

Juga tidak jelas dari mana anggaran untuk bantuan sosial berasal. Menurutnya, hal ini juga tidak perlu diributkan. Menurut Luhut, masyarakat tidak perlu meributkan sesuatu yang belum jelas.

"Ya kita tunggu aja, kenapa kita ribut yang kita belum tahu."

"Ini makanya tadi saya bilang kita sering berkomentar pada suatu hal yang kita tidak tahu."

"Kan ada pikiran Presiden kan komandan, tidak semua yang dia komandan tahu ini semua perencanaan ini kita semua tahu, ndak semua," jelas Luhut.

Luhut juga angkat bicara soal keraguan publik terhadap bantuan sosial yang akan diberikan Jokowi untuk Pemilu 2024.

Menurutnya, melihat situasi ekonomi saat ini, jika tidak ada bansos, mungkin masyarakat akan protes.

Ia tidak mempermasalahkan keributan mengenai bantuan sosial, namun ia yakin daya beli masyarakat akan tetap terjaga.

"Sekarang kalau enggak ada bansos juga itu kan ribut. Ayo, sekarang juga ada bansos ribut, enggak ada bansos ribut. Jadi bagusnya ada bansos ribut dikit, ya sudah," beber Luhut.

Luhut kembali menegaskan, Jokowi hanya ingin menjaga daya beli masyarakat.

Luhut mengapresiasi Jokowi tidak ingin rakyat kelaparan tanpa bantuan, karena Jokowi juga berasal dari keluarga miskin.

"Soal curiga itu ya tergantung siapa yang curiga dulu."

"Beliau datang dari keluarga sederhana, dia tahu mungkin orang ini ndak makan," cetus Luhut. (*)