PINUSI.COM - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas, dengan memberikan sanksi kepada para menteri yang tidak menunjukkan sikap netral dalam Pemilu 2024.

Anies menyampaikan pandangannya, saat melakukan kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Dia menekankan pentingnya kepatuhan menteri terhadap perintah Presiden yang menuntut netralitas.

Anies menegaskan, para menteri seharusnya patuh terhadap perintah presiden, dan jika ada yang tidak mematuhi, maka harus dikenakan sanksi.

Menurut Anies, masyarakat telah lama menanti keputusan tegas dari pemerintah, terkait pemberian sanksi kepada pejabat yang tidak netral selama Pemilu 2024.

Dia juga menyuarakan kebutuhan akan penjelasan yang jelas mengenai larangan-larangan yang berlaku bagi menteri selama penyelenggaraan pemilu.

Anies menggunakan analogi larangan dengan contoh tanda forbidden, dan menyatakan sanksi, seperti tilang dalam lalu lintas, harus diberlakukan jika ada pelanggaran.

Dia mengkhawatirkan jika pelanggaran diabaikan, Pemilu 2024 bisa menjadi kacau.

Anies menyoroti pentingnya memberikan sanksi sebagai langkah pencegahan agar pelanggaran tidak terus meningkat.

Dia mengemukakan kekhawatirannya, jika satu pelanggaran dibiarkan tanpa tindakan, pelanggaran lainnya akan mengikuti dengan lebih banyak lagi.

Menteri BUMN Erick Thohir terlihat hadir dalam dukungan untuk pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam debat cawapres 2024 di JCC Senayan pada Minggu (21/1/2024).

Erick mendukung pasangan tersebut dan mengenakan jaket biru muda, berdiri di barisan paling depan bersama pendukung Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Erick mengunjungi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, dan menyatakan kehadirannya sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon tersebut. (*)