PINUSI.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, menyentil kubu calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang mempersoalkan bantuan sosial (bansos), dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

Menurut Ngabalin, hasil Pilpres 2024 sama sekali tak ada hubungannya dengan bansos yang dituding sebagai bagian dari kecurangan pemilu.

Politisi Partai Golkar itu lantas menyebut persoalan bansos yang dibawa ke MK oleh kubu Anies-Muhaimin, hanya bikin malu.

"Di Mahkamah Konstitusi kok bicara bansos, malu-maluin," kata Ngabalin, Selasa (2/4/2024).

Bansos itu dipersoalkan oleh sejumlah ahli yang dihadirkan kubu Anies-Muhaimin pada sidang PHPU kemarin.

Menurut kunu nomor urut 1, bansos digelontorkan Presiden Joko widodo  secara ugal-ugalan, untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Untuk itu, kubu Anies-Muhaimin minta agar MK menghadirkan  sejumlah menteri Jokowi dalam lanjutan sidang PHPU, untuk memberi kesaksian.

Permintaan itu dikabulkan  MK. Ada empat menteri Jokowi yang bakal dihadirkan pada sidang PHPU Jumat pekan ini.

Menurut Ngabalin, masalah bansos yang berujung pada pemanggilan menteri Jokowi adalah sebuah kekeliruan.

Baginya, Pilpres 2024 tak ada kaitannya dengan kerja para menteri, sebab pemilu diatur oleh lembaga independen lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"Enggak ada urusannya sebetulnya," tegasnya.

Sebelumnya, ekonom Faisal Basri mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024, dilakukan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut tokoh oposisi itu, bansos dibagikan secara ugal-ugalan agar masyarakat mengalihkan dukungannya untuk capres-cawapres nomor urut 2 itu.

Secara tersirat, Faisal Basri mengatakan, Presiden Joko Widodo ikut memihak Prabowo-Gibran lewat penyelewengan bansos. 

"Bansos menjelang Pemilu 2024 sangat ugal-ugalan untuk memenangkan Prabowo-Gibran," kata Faisal Basri saat hadir sebagai ahli untuk kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Dalam kesempatan itu, Faisal Basri mengatakan, bansos memang efektif untuk menggalang dukungan pada pilpres.

Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia berpendapatan rendah, bahkan cenderung terjebak kemiskinan. 

Faisal menjelaskan, pembagian bansos dinilai efektif digunakan para politisi di negara-negara berkembang, mengingat pendapatan masyarakat yang masih rendah, serta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

"Karena pendapatan yang masih rendah, ada kemiskinan yang tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrem, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk, jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi."

"Karena memang mereka lebih sensitif, tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, bansos yang adhoc sifatnya," bebernya. (*)