PINUSI.COM - Polda Metro Jaya akan memeriksa empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan depan, setelah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan memeras bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Jumat (24/11/2023).
"Kita agendakan pemeriksaan pada minggu depan," kata Ade, Jumat.
Ade mengatakan, empat pimpinan KPK yang bakal diperiksa adalah Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Mawawi Pomolango, dan Johannis Tanak.
Keempatnya, kata Ade, akan menjalani pemeriksaan sebelum Firli Bahuri.
"Pemeriksaan keempatnya sebelum pemanggilan tersangka FB," ujarnya.
Polda Metro Jaya juga akan memeriksa saksi dan saksi ahli pada pekan depan.
"Nanti kita akan kabarkan perkembangan berikutnya, tapi yang jelas mulai Senin (27/11/2023) seluruh rangkaian penyidikan, termasuk keterangan-keterangan dari para saksi, termasuk ahli, sudah mulai dilakukan," jelas Ade.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka kasus dugaan memeras eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara dengan temuan bukti yang cukup.
"Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan," kata Ade kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).
Ade menerangkan, FB diduga menerima gratifikasi atau penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan kasus dugaan korupsi tersangka SYL
Ade menjelaskan, penetapan FB sebagai tersangka ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e atau pasal 12 B atau pasal 11 UU 13/1999 tentang Tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang perubahan UU 13/1999 tentang Tipikor Jo pasal 65 KUHP, yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada 2020 hingga 2023. (*)
