PINUSI.COM - Pemerintah India sedang menjadi sorotan, usai disebut ingin mengganti nama negaranya menjadi 'Bharat.'

Kabar perubahan nama ini muncul setelah beredar foto undangan makan malam KTT G20.

Foto yang kemungkinan undangan makan malam KTT G20 itu tersebar luas di media sosial.

BACA LAINNYA: Pengunjung Prewedding Nyalakan Flare, Bukit Teletubbies Gunung Bromo Kebakaran

Di undangan itu tertulis "On the occasion of G20 Summit" dan di bawahnya "President of Bharat."

Lantas, apa alasannya India akan mengganti nama negaranya menjadi Bharat? Berikut ini penjelasannya.

1. Nama India Warisan Saat Dijajah Inggris

Penggantian nama ini mendapat dukungan dari pejabat Partai Bharatiya Janata yang dipimpin oleh PM India Narendra Modi.

Mereka berpendapat nama 'India' diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Inggris, dan dianggap sebagai 'lambang perbudakan.'

Saat itu, Inggris menguasai India selama kurang lebih dua abad, hingga negara ini meraih kemerdekaannya pada 1947.

2. India Memiliki Dua Nama Sejak Dulu

Sejatinya, negara yang dihuni oleh 1,4 miliar jiwa dan mayoritas penduduknya beragama Hindu ini, secara resmi diakui dengan dua nama, yaitu India dan Bharat, sesuai pasal 1 Konstitusi India.

Namun, di antara kedua nama tersebut, istilah "India" lebih sering digunakan secara nasional maupun internasional.

Sementara, "Bharat" merupakan kata Sansekerta kuno yang diyakini oleh banyak sejarawan berasal dari teks-teks Hindu yang lebih awal.

Kata ini juga digunakan sebagai alternatif dalam bahasa Hindi untuk merujuk kepada India.

3. Usulan Pejabat Partai Bharatiya Janata (PBJ)

Beberapa pejabat dari Partai Bharatiya Janata (BJP), yang merupakan partai penguasa, telah mengusulkan kepada pemerintah agar mengubah nama India menjadi Bharat.

Usulan ini muncul setelah partai oposisi mengumumkan pembentukan aliansi baru bernama Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional, atau yang disingkat sebagai "India," pada Juli yang lalu, untuk persiapan pemilihan umum (Pemilu) 2024, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera.

Dalam respons terhadap dorongan untuk mengubah nama tersebut, sejarawan kontemporer India, Ravinder Kaur, menyatakan beberapa politikus dari BJP terdorong oleh permasalahan penamaan oposisi. (*)

Editor: Yaspen Martinus