PINUSI.COM - Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513, triliun untuk tahun 2025, diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal ini ia ungkapkan saat menyampaikan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada DPR.

"Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar Rp496,9 triliun sampai dengan Rp513,0 triliun," katanya dalam Rapat Paripurna ke-17 DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

Menurutnya, perlinsos adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan dan kesenjangan antar-daerah.

Pemerintah juga mengupayakan program lain, seperti meningkatkan akses ke pembiayaan rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur dan nelayan sejahtera, dan mempercepat desa mandiri.

"(Itu) ditempuh melalui beberapa program unggulan dengan penguatan perlinsos pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat."

"Untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri," bebernya.

Dia menyatakan, berbagai program diharapkan dapat meningkatkan kinerja perlinsos dengan mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, dan memecahkan rantai kemiskinan dan ketimpangan.

Sri Mulyani memproyeksikan angka kemiskinan pada 7,0% hingga 8,0 % pada 2025.

Pemerintah juga menetapkan anggaran sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun untuk sektor pendidikan untuk tahun depan, dan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun.

"Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan tersebut, anggaran pendidikan pada 2025 diperkirakan berkisar Rp 708,2 triliun sampai dengan Rp 741,7 triliun," imbuhnya.

Sri Mulyani menjelaskan, masing-masing fraksi di DPR akan memberikan tanggapan terlebih dahulu.

Setelah itu, pemerintah, DPR, dan lembaga yang relevan akan berkumpul di Banggar.

"Berbagai asumsi yang tadi disampaikan nanti akan mendapat respons dari masing-masing fraksi, dan kemudian kita akan bahas di Banggar (DPR)."

"Jadi mengenai kuota, apakah growth, inflasi, suku bunga, nilai tukar, nanti kita akan bahas bersama termasuk di dalamnya ada Bappenas, Bank Indonesia, BPS, Badan Anggaran," terangnya. (*)