Mahfud Md: Bansos Itu Bukan Hadiah dari Pejabat, Apalagi Presiden

Gabriella Hanyokrokusumo/ Jumat, 09 Feb 2024 18:30 WIB

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD jelaskan soal bansos kepada generasi milenial. Foto: PINUSI.COM/Gabriella

PINUSI.COM - Pada acara Tabrak Prof yang dipadati oleh ribuan tamu undangan, cawapres nomer urut 3 Mahfud MD mengatakan, cara Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos kepada masyarakat, terlihat dipolitisir.

"Jangan dipolitisir seolah-olah bansos yang diberikan ke warga itu adalah merupakan bantuan langsung dari Presiden."

"Atau bansos tersebut berasal dari bapaknya Cawapres," ucap Mahfud.

Mantan Menkopolhukam ini dengan tegas mengatakan, bantuan sosial telah tercantum di dalam undang-undang. Sehingga, bansos yang diberikan oleh negara merupakan hak masyarakat.

"Di dalam Undang-undang Dasar ada 1 pasal sendiri tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial, dan di situ disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, antara lain dalam memelihara itu dengan memberi bantuan bantuan sosial."

"Jadi yang namanya bansos itu bukan hadiah dari pejabat apalagi Presiden."

"Dan siapapun pejabatnya, kalau dia tidak mau memberi bansos ini, maka dia melanggar konstitusi."

"Oleh sebab itu sebarkan kepada masyarakat, bahwa bansos itu adalah hak masyarakat yang diambil juga dari rakyat," tegasnya.

Mahfud pun lantas mengecam tindakan Jokowi yang langsung membagi-bagikan bansos di pinggir jalan.

Karena menurutnya, pembagian bansos tidak perlu dilakukan langsung oleh Presiden, karena memiliki pembantu dalam kabinet hingga level yang terbawah.

"Ini yang terkadang salah kaprah bansos itu seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan, tapi ini kadangkala dibagikan secara pribadi di pinggir-pinggir jalan, dikasihkan begitu saja ke orang-orang pas naik mobil di pinggir jalan."

"Bansos itu diberikan ke orang miskin dan tempatnya bukan di jalan raya, tapi desa-desa terpencil, dan yang membagi-bagikan bansos itu cukup lurah."

"Bansos itu ditangani oleh Menteri Sosial, karena selama ini masalahnya banyak orang yang seharusnya mendapat bansos tidak dapat."

"Banyak orang yang seharusnya tidak dapat tapi dapat karena dia keluarganya aparat, oleh sebab itu bansos itu harus tercatat, siapa yang berhak dan alamatnya di mana dan KTP-nya nomor berapa, bukan diberi hanya demi mendapatkan suara untuk pemilu saja," beber Mahfud di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Sebagai salah paslon yang ikut konstetasi politik pada pemilu 2024, Mahfud mengungkapkan pihaknya memiliki program unggulan terkait soal bansos.

"Ganjar-Mahfud Ganjar mempunyai program andalan namanya KTP Sakti, misalnya penduduk di mana tingkat kemiskinannya berapa ini, lalu kemudian bansos langsung tercatat secara cepat ya, dan nanti dikirim ke rumah, tidak diantar oleh seorang pejabat, tapi dikirim langsung."

"Lalu kalau nanti misalkan 2 tahun kemudian si A penghasilannya sudah naik, maka secara otomatis tidak akan dapat bansos lagi di dalam kartu sakti ini, dan akan pindah ke yang lain," jelas Mahfud. (*)