PINUSI.COM - Sukarelawan Pro Jokowi (Projo) merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang menuding Presiden Joko Widodo berencana merebut PDIP dari tangan Megawati Sukarnoputri. 

Bendahara Umum Projo Panel Barus mengatakan, sikap PDIP berubah total setelah keok di Pilpres 2024.

Partai moncong putih itu ia sebut menempatkan diri sebagai oposisi Jokowi, setelah kepala negara tak mau lagi berdiri bersama mereka pada Pemilu 2024. 

Bagi Barus, tudingan Jokowi membegal PDIP serta berbagai serangan yang dilancarkan PDIP buat Jokowi belakangan ini, adalah bentuk kekecewaan PDIP atas kekalahan telak di Pilpres 2024. 

"Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di media belakangan ini sebagai upaya menyeret partainya ke garis oposisi terhadap pemerintah."

"Oposisi tersebut terlihat akan dimulai di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, hingga pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran,"  kata Barus ketika dikonfirmasi, Rabu (3/4/2024).

Menurut Barus, PDIP bakal menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun dari pandangannya, PDIP disebut memilih beroposisi untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat.

PDIP, lanjut Barus, memilih berdiri di luar pemerintahan hanya karena kalah pemilu. 

"Publik membutuhkan kepemimpinan dan pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung," ucapnya. 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeklaim Presiden Joko Widodo sempat berencana merebut PDIP dari tangan Megawati Sukarnoputri. 

Hasto menyebut, Jokowi sudah lama mengincar kursi ketua umum partai moncong putih itu.

Bahkan, beberapa bulan sebelum Pemilu 2024, Jokowi, kata Hasto, mengutus seorang menteri menemui Megawati. 

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan."

"Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima sampai enam bulan, ada seorang menteri powerfull," ungkap Hasto kepada wartawan, Rabu (3/4/2024).

Hasto mengatakan, menteri powerfull itu ditugaskan Jokowi untuk menemui orang-orang penting di PDIP.

Mereka kemudian diminta membujuk Megawati Sukarnoputri menyerahkan kekuasaannya dan digantikan Jokowi.

"Ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi."

"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi,” kata Hasto. 

Hasto melanjutkan,  Jokowi ingin membegal PDIP, lantaran dirinya tak punya kendaraan politik.

Jokowi disebut sangat membutuhkan partai politik sekaliber PDIP atau Golkar, untuk kepentingan politik jangka panjang. 

“Jadi ini dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," jelasnya. (*)