PINUSI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dennis Francis, selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10.

Pertemuan ini berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Bali, Senin (20/5/2024).

Pada pertemuan ini, Jokowi meminta Majelis Umum PBB lebih mendorong penyelesaian konflik Palestina.

Baginya, awal permasalahannya ialah pendudukan Israel atas tanah Palestina yang perlu diselesaikan. 

"Kita tidak boleh berhenti sampai di sini, akar konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina."

"Untuk itu, proses pada sidang umum PBB harus mencerminkan upaya mencapai solusi dua negara," tegasnya.

Jokowi juga menekankan pentingnya reformasi sistem multilateral.

Ia menyoroti perlunya adaptasi yang memungkinkan negara-negara berkembang berperan lebih aktif, terutama dalam mencapai tujuan pembangunan brkelanjutan (SDGs).

Selain itu, Jokowi mengajak PBB berkolaborasi dalam menghadapi tantangan kenaikan permukaan air laut yang mengancam banyak negara kepulauan.

"Indonesia siap berkolaborasi, termasuk menjadi mitra pembangunan untuk menyemai dan mendukung terselenggaranya KTT pada Bulan September ini, untuk menghasilkan tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan yang ada," tambahnya.

Dennis Francis mengakui situasi Palestina masih belum menentu dan terus menjadi perhatian PBB.

Ia menegaskan, Majelis Umum PBB telah memberikan rekomendasi kuat kepada Dewan Keamanan PBB, untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai Palestina.

"PBB tetap sangat berkomitmen pada resolusi dua negara untuk Palestina."

"Dalam semua pandangan, perjanjian ini merupakan satu-satunya hasil kredibel yang dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," beber Dennis.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyebutkan, Indonesia memuji langkah PBB dalam memberikan hak-hak istimewa bagi Palestina yang hampir setara dengan negara anggota.

Namun, ia menekankan, resolusi ini saja tidak cukup.

Upaya mewujudkan perdamaian berkelanjutan, memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan, dan mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB harus terus dilakukan. (*)